Latest Posts

KEKUASAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PRESIDEN (FOREIGN POWER OF THE PRESIDENT)

By 21.22.00



  1. Ketentuan UUD 1945:
    1. Pra Amandemen:
Pasal 11:
Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal 13:
(1)  Presiden mengangkat duta dan konsul
(2)  Presiden menerima duta negara lain.

    1. Pasca Amandemen:
Pasal 11:
(1)  Presiden dengan persetujuan Dewan  Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
(2)  Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)  Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 13:
(1)  Presiden mengangkat duta dan konsul
(2)  Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)  Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

  1. Ketentuan Undang-Undang:
    1. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
·         Hubungan luar negeri yang ”bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional”. Bebas aktif "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan “diabdikan untuk kepentingan nasional” berarti politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
·         UU ini secara garis besar melakukan incorporated hukum dan kebiasaan internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Secara explicit, hal tersebut diatur pada Pasal 5.
·         UU ini menetapkan bahwa kekuasaan penyelenggaraan hubungan luar negeri ada pada tangan Presiden, kecuali menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional (Pasal 6). Konsekuensi hukumnya sangat besar. Salah satunya Presiden-lah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pengakuan kepada Negara lain.
·         UU ini telah mencoba memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk memberikan pengakuan, tetapi delegasi kewenangan itu akhirnya tidak diatur dengan jelas karena tidak adanya kejelasan bagaimana melaksanakannya.
·         Diplomatic Immunity tidak diatur secara jelas. UU ini hanya menentukan bahwa pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatic, konsuler, perwakilan PBB, perwakilan badan-badan khusus PBB, dan organisasi internasional lainnya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan nasinal, hukum dan kebiasaan internasional (Pasal 16). Dengan berdasar pada interpretasi gramatikal dari pasal ini menunjukan bahwa diplomatic immunity tidak diberikan kepada Tamu Negara.
·         Pemutusan hubungan diplomatik dan atau konsuler dengan Negara lain, keluar dan masuk organisasi internasional dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan pendapat DPR (Pasal 9). UU inilah yang mendorong terjadinya reduksi kekuasaan hubungan luar negeri presiden. Hal ini yang kemudian mendasari terciptanya Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen.
·         Pemberian suaka politik merupakan kekuasaan presiden (Pasal 25). Suaka politik dapat diberikan setelah memperhatikan pertimbangan menteri. Reduksi kekuasaan presiden dilakukan oleh UU ini sebab bukankah menteri adalah pembantu presiden? Harusnya menteri yang aktif bukan presiden yang harus meminta pertimbangan pada menteri.
·         Pengangkatan dan pemberhentian duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dilakukan oleh Presiden, sedangkan penjabat lainnya akan diatur kemudian dengan keputusan menteri. Apakah hal ini juga berlaku untuk konsul? Secara gramatikal, konsul diangkat oleh menteri, padahal UUD menentukan presiden yang mempunyai kekuasaan itu.
·         Terakhir, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan luar negeri yang berlaku di indonesia tergambar pada Ketentuan Peralihan UU ini yang tidak secara detail menyebutkan peraturan apa yang dicabut dengan berlakunya UU ini.

You Might Also Like

1 komentar