Latest Posts

Perbedaan Antara Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan

By 21.11.00


Perbedaan Antara Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan

Aturan Peralihan
  1. Aturan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan diantara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang – Undangan tidak diadakan pengelompokan Bab, pasal – pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal – pasal yang memuat ketentuan penutup
  2. Pada saat suatu Peraturan Perundang – Undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Prundang – Undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peratuan Perundang – Undangan yang baru
  3. Di dalam Peraturan Perundang – Undangan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu
  4. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang Diberlakusurutkan
  5. Jika suatu Peraturan Perundang – Undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang – Undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
Contoh: Selisih tunjangan peralihan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat tiga bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.
  1. Mengingat berlakunya asas – asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak Diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan
  2. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi Peraturan Perundang – Undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat
  3. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang - Undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat – syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut
Contoh: Izin ekspor rutan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan Pemerintah . . . Tahun . . . masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini
  1. Dalam ketentuan peralihan hindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain, Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan memuat batasan pengertian, baru di dalam ketentuan umum Peraturan Perundang _ Undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang – Undangan perubahan.


Analisis: Aturan Peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang – Undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang – Undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum






Ketentuan Penutup
  1. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
a.       penunjukan organ atau alat perlengakapan yang melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan
b.       nama singkat
c.        status Peraturan Perundang – Undangan yang sudah ada
d.       saat mulai berlaku Peraturan Perundang – Undangan
  1. Ketentuan Penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:
a.       menjalankan ( eksekutif ), misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain – lain
b.       mengatur ( legislatif ), misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan
  1. Bagi nama Peraturan Perundang – Undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
a.       nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan
b.       nama singkat bukan berupa singakatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian
  1. Jika materi dalam Peraturan Perundang – Undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Perundang – Undangan lama, di dalam Peraturan Perundang – Undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Perundang – Undangan lama
  2. Rumusan masalah diawali dengan frase pada saa Undang – Undang ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang – Undangan pencabutan tersendiri
  3. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang – Undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang – Undangan mana yang dicabut
  4. Pencabutan Peraturan Perundang – Undangan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang dicabut.


Analisis: Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal – pasal terakhir.

You Might Also Like

1 komentar