M Lutfi Chakim

Latest Posts
Artikel terbaru saya tentang, "Legal Standing Warga Negara Asing di Mahkamah Konstitusi Jerman dan Mongolia" telah terbit di Rubrik Cakrawala Majalah Konstitusi edisi No. 125 Juli 2017. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!

Access to justice merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara yang menghadapi masalah di peradilan. Salah satu bentuk penerapan access to justice adalah dengan memberikan kedudukan hukum (legal standing) bagi setiap warga negara untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) akibat hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang.
Menurut Black’s Law Dictionary Ninth Edition (2009), legal standing diartikan sebagai, “A party’s right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a dutybor right.” Pada intinya yaitu hak untuk mengajukan permohonan di depan pengadilan (standing to sue) dan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Namun demikian, tidak semua perorangan dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi Pemohon, hal itu terlebih dahulu harus memenuhi legal standing sebagai syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang dan syarat materiil yaitu berupa adanya kerugian hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai legal standing terdapat perbedaan kualifikasi, tidak semua negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi memberikan legal standing bagi warga negara asli, namun terdapat beberapa negara yang juga mengatur bahwa warga negara asing (WNA) dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, antara lain Mahkamah Konstitusi di Negara Georgia, Republik Ceko, Mongolia, dan Jerman.
Dari beberapa negara tersebut, secara khusus akan diuraikan dua negara dimana Mahkamah Konstitusinya memberikan legal standing kepada WNA yaitu Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht) dan Mahkamah Konstitusi Mongolia (Constitutional Tsets). Praktik di kedua negara tersebut menentukan bahwa WNA yang memiliki kepentingan hukum atau haknya dirugikan akibat berlakunya undang-undang dapat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, dalam arti kerugian konstitusional tidak hanya dapat dimiliki oleh warga negara asli melainkan constitusional loss juga dapat dialami oleh warga negara asing.

Legal Standing WNA di Mahkamah Konstitusi Jerman 
Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) dibentuk bersamaan dengan ditetapkannya Basic Law for the Federal Republic of Germany dan diberikan kewenangan besar meliputi semua persoalan konstitusional di negara Jerman. Sehingga lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsinya sebagai the guardian of the constitution dan the sole interpreter of the constitution, sekaligus juga sebagai the guardian of human rights.
Organisasi Bundesverfassungsgericht terdiri dari 16 hakim, dalam Basic Law for the Federal Republic of Germany, Article 2 (2) menentukan bahwa delapan hakim mengisi Senat pertama dan delapan hakim mengisi Senat lainnya. Kemudian dalam Article 14 (2) mengatur bahwa Senat pertama menangani persoalan yang berkaitan dengan hak dasar (basic right). Sedangkan Senat kedua menangani masalah-masalah politik (political senate), artinya senat kedua menanangani sengketa konstitusional (constitutional review) dan menguji undang-undang secara abstrak. 
Adapun kewenangan Bundesverfassungsgericht diatur dalam Article 93 Basic Law for the Federal Republic of Germany dengan kewengan yang sangat besar, salah satu kewenagan yang dimiliki oleh Bundesverfassungsgericht antara lain yaitu  menguji peraturan perundang-undangan (judicial review), yang terdiri dari dua model yaitu pengujian norma hukum abstrak (asbtract norm review) dan pengujian norma hukum kongkrit (concrete judicial review/constitutional question), dan mengadili permohonan pengaduan konstitusional (constitutional complaint) sebagaimana diatur dalam Basic Law.
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hukum acara Bundesverfassungsgericht menentukan bahwa mengenai legal standing tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Jerman, namun warga negara asing juga dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Bundesverfassungsgericht, ketentuan tersebut diatur dalam Act on the Federal Constitutional Court, Chapter 15 Procedure in the cases referred to in Article 13 no. 8a (Constitutional complaint), dalam Article 90 (1) dinyatakan, “Any person claiming a violation of one of his or her fundamental rights or one of his or her rights under Article 20(4), Articles 33, 38, 101, 103 and 104 of the Basic Law by public authority may lodge a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court”.
Article 90 (1) Act on the Federal Constitutional Court tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan ke Bundesverfassungsgericht apabila merasa hak-hak dasarnya dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang, karena hak-hak dasar tidak hanya terbatas pada warga negara asli Jerman, tetapi juga menjadi hak warga negara asing.
Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Bundesverfassungsgericht Jerman, bertanggal 22 Mei 2006, mengabulkan permohonan constitutional complaint (‘Verfassungsbeschwerde’) dari seorang mahasiswa asing, berkebangsaan Marokko, yang menganggap upaya pencegahan data screening (‘Rasterfahnundung’), yang diadakan oleh The Federal Policy Agency (‘Bundeskriminanilamt’) guna mengantisipasi bahaya teroris sesudah peristiwa 11 September 2001, bertentangan dengan the right for informational self-determination yang dijamin oleh Grundgesetz Republik Federasi Jerman. (Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, hal. 441).
Namun demikian, dampak dari dibukanya ruang bagi siapapun untuk mengajukan permohonan kepada Bundesverfassungsgericht telah menimbulkan beban berat bagi Bundesverfassungsgericht diakibatkan oleh banyaknya perkara yang masuk, sehingga untuk membatasi perkara semacam itu masuk disyaratkan bahwa semua upaya hukum telah ditempuh terlebih dahulu.

Legal Standing WNA di Mahkamah Konstitusi Mongolia
Mahkamah Konstitusi Mongolia (Constitutional Tsets) pertama kali dibentuk pada tahun 1992 yang didasarkan pada Bab V Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 Konstitusi Mongolia, Pasal 64 ayat (1) menyatakan, “The Constitutional Tsets (Court) of Mongolia shall be the competent organ with powers to exercise supreme supervision over the enforcement of the Constitution, to make a conclusion on the breach of its provisions, and to decide constitutional disputes, and is the guarantor for strict observance of the Constitution.” Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa MK Mongolia (Constitutional Tsets) adalah organ kompeten yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan Konstitusi, memutus pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi, memutuskan perselisihan konstitusional, dan sebagai penjamin agar konstitusi ditaati.
Organisasi Constitutional Tsets diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Konstitusi Mongolia yaitu terdiri dari sembilan anggota termasuk ketua, dilantik untuk masa jabatan enam tahun, masing-masing anggota dicalonkan melalui tiga oleh parlemen, tiga oleh presiden, dan tiga oleh Mahkamah Agung. Adapun Kewenangan Constitutional Tsets diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Konstitusi Mongolia, yaitu (1) menguji kesesuaian antara undang-undang, ketetapan, dan keputusan parlemen dan presiden termasuk keputusan pemerintah serta traktat internasional yang ditandatangani pemerintah dengan konstitusi; (2) menguji kesesuaian referendum nasional, keputusan pejabat pemilihan umum tentang pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden dengan konstitusi; (3) memutus pelanggaran hukum oleh presiden, ketua dan anggota parlemen, anggota pemerintahan, ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung; dan (4) Dasar hukum penggantian presiden, ketua parlemen dan perdana menteri serta recall anggota parlemen.
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hukum acara yang berlaku di Constitutional Tsets menentukan bahwa mengenai legal standing untuk mengajukan permohonan kepada Constitutional Tsets tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Mongolia, namun Warga Negara Asing juga dapat menjadi pemohon, ketentuan tersebut diatur dalam The law on Constitutional Court procedure,  Article 16 tentang Submission of Petitions, Information and Requests to the Tsets menyatakan, “Citizens shall be entitled to submit a petition and information concerning breach of the Constitution; President, State Great Hural, Prime Minister, Supreme Court, and the Prosecutor General shall be entitled to submit requests regarding existence of substance of breach of the Constitution. Apart from citizens of Mongolia, foreign citizens and stateless persons residing lawfully in the territory of Mongolia shall enjoy the right to submit petitions and information to the Tsets.”
            Article 16 The law on Constitutional Court procedure tersebut pada pokoknya mengatur bahwa  warga negara berhak mengajukan permohonan dan informasi mengenai pelanggaran Konstitusi; Presiden, Parlemen, Perdana Menteri, Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung berhak mengajukan permohonan terkait adanya pelanggaran Konstitusi. Selain warga Mongolia, Warga Negara Asing dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah Mongolia memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan informasi kepada Constitutional Tsets.

Praktik di Mahkamah Konstitusi Indonesia
Ketentuan mengenai legal standing baik di Bundesverfassungsgericht Jerman  maupun di Constitutional Tsets di atas berbeda dengan praktik di MK Indonesia. Di MK Indonesia persyaratan untuk dapat menjadi Pemohon diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a.    perorangan warga negara Indonesia...
Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa Pemohon haruslah WNI. Dalam praktiknya pernah terjadi permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh tiga WNA yaitu Scott Anthony Rush, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Dalam Putusan MK tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh ketiga WNA tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak.

M LUTFI CHAKIM


Artikel terbaru saya tentang, "Afpersing dan Afdreiging" telah terbit di Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi edisi No. 124 Juni 2017. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (strafbaar feit) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada undang-undang khusus. Salah satu Tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu pemerasan dan pengancaman (afpersing dan afdreiging) yang dewasa ini menjadi fenomena kejahatan yang jumlahnya semakin meningkat baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
Pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai afpersing dan afdreiging menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu pemerasan diartikan sebagai tindakan untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain, meminta uang dan sebagainya dengan ancaman, sedangkan pengancaman yaitu tindakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.
Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesunggunya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP.
Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (1981) menyatakan, “perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya: (1)  Memaksa orang lain; (2)  Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; (3)  Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; dan (4) Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.”
Adapun persamaan dan perbedaan antara tindak pidana pemerasan dan pengancaman menurut Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi dalam buku Hukum Pidana (2009:238), yaitu persamaanya terletak pada, “(1) perbuatan materiilnya masing-masing berupa memaksa; 2) perbuatan memaksa ditujukan pada: orang tertentu; 3) tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan; memaksa: agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan atau menghapuskan piutang; 4) unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Sedangkan perbedaannya, (1) cara-cara digunakan dalam melaksanakan perbuatan materiilnya, yaitu: a. pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan; b. pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia. (2) pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan tindak pidana aduan absolute; (3) mengenai ancaman pidananya.”
Kemudian perlu diingat, bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagai mana diatur dalam Pasal Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP merupakan delik aduan, artinya tindak pidana tersebut harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.
Di samping itu, terdapat Undang-Undang lain yang juga mengatur terkait larangan melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, pelaku pengancaman melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan diaturnya pidana bagi pelaku pengancaman dalam UU ITE merupakan hal yang penting dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya cybercrime di era digital seperti saat ini.
Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak negatif terhadap peningkatan tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media sosial. Pada prinsipnya perbuatan pengancaman melalui media sosial sama dengan pengancaman yang dilakukan secara langsung, adapun yang membedakan hanya terletak pada alat yang digunakan yaitu melalui internet atau sosial media sebagai sarana yang mudah untuk melakukan pemerasan dan pengancaman.
Bahkan dewasa ini kerap terjadi perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian diancam, disakiti, atau ditumpas atau disebut juga tindakan persekusi. Terhadap pelaku atau kelompok yang melakukan tindakan persekusi dapat dikenai pasal dalam KUHP, seperti pengancaman Pasal 368 KUHP.
Berdasarkan penjelasan di atas, tindak pidana pemerasan dan pengancaman mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat, sehingga setiap perbuatan pemerasan dan pengancaman baik secara langsung maupun melalui media sosial dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia.


M LUTFI CHAKIM

Tulisan berikut telah dipublikasikan di rubrik kamus hukum majalah konstitusi -  Mahkamah Konstitusi edisi Nomor 122 April 2017, selengkapnya dapat didownload disini!


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 24C ayat (5) telah menentukan persyaratan yang sangat tinggi dan berat untuk menjadi hakim konstitusi, yaitu “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.
Persyaratan yang begitu tinggi dan berat bagi hakim konstitusi di atas dapat diterima, karena Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi dan peran yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni berfungsi sebagai penjaga dan penafsir akhir konstitusi yang berwenang menangani perkara di bidang ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
Betapapun hakim konstitusi sesungguhnya adalah juga manusia biasa yang sejatinya bersifat lemah dan tidak mungkin luput dari kesalahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjadikan kode etik sebagai pedoman dan tata cara dalam berperilaku baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun dalam keseharian, dimana dalam kode etik ditekankan kepada hakim konstitusi mengenai bagaimana mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang dilakukan dengan senantiasa bersandarkan pada prinsip-prinsip etika.
Kode etik bagi hakim konstitusi pada dasarnya telah diatur dalam Bab IVA Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Seolah tidak cukup dengan hanya diatur dalam undang-undang, maka sebagai upaya untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada, dalam hal ini MK telah membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama).
Istilah Sapta Karsa Hutama menurut asal kata berasal dari bahasa sanskerta, (Sapta berarti tujuh, Karsa berarti daya (kekuatan) jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak, dan Hutama merupakan bentuk lain dari utama), dalam arti terdapat tujuh prinsip sebagai pedoman bagi hakim konstitusi yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi, dan perilaku hakim konstitusi.
Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama) dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 2006 oleh sembilan Hakim Konstitusi generasi pertama 2003-2008 (Jimly Asshiddiqie, HM. Laica Marzuki, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Roestandi, HAS. Natabaya, Harjono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono). Kemudian kode Etik Hakim Konstitusi yang saat ini berlaku adalah mengadopsi dari ketentuan The Bengalore Principles of Judicial Conduct 2002 yang telah disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia, serta etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.
Sapta Karsa Hutama memuat tujuh prinsip yang masing-masing diderivasi dalam butir-butir penerapannya sebagai Kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi, Prinsip pertama Independensi dengan enam butir penerapan; Prinsip kedua Ketakberpihakan (Imparsialitas) dengan lima butir penerapan; Prinsip ketiga Integritas dengan empat butir penerapan; Prinsip keempat Kepantasan dan Kesopanan dengan sebelas butir penerapan; Prinsip kelima Kesetaraan dengan lima butir penerapan; Prinsip keenam Kecakapan dan Keseksamaan dengan lima butir penerapan; dan Prinsip ketujuh Kearifan Kebijaksanaan dengan lima butir penerapan.
Prinsip-prinsip tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa hakim konstitusi berkewajiban untuk menjaga dan meningkatkan integritas, independensi, kompetensi, kecakapan, dan lain-lain yang dijadikan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terus menurus. Dalam rangka memastikan Sapta Karsa Hutama dapat ditaati dan dilaksanakan, maka dibentuk perangkat yang bersifat tetap atau permanen dalam hal ini Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diposisikan sebagai pelengkap keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat sementara (ad hoc) sebagaimana telah diatur dalam UU MK.
Dalam melaksanakan kewenangannya, Dewan Etik lebih difokuskan dalam rangka melakukan tugas sehari-hari (day to day), Dewan Etik merupakan instrumen tingkat pertama MK untuk menjaga dan menegakkan Kode Etik, karena mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi berupa pelanggaran ringan terhadap Kode Etik. Dalam hal terjadi pelanggaran berat atas dasar laporan masyarakat dan/atau informasi yang disampaikan atau diterima Dewan Etik, kemudian Dewan Etik dapat mengusulkan pembentukan MKMK. Sehingga, dengan adanya Dewan Etik dan MKMK maka dapat menjadi saluran masyarakat yang merasa tidak puas terhadap penanganan perkara di MKRI dan tidak puas terhadap sikap/perilaku Hakim Konstitusi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan betapa relevan dan aktualnya kehadiran Sapta Karsa Hutama dan mekanisme penegakannya di MK, tanpa mengurangi proses hukum yang juga harus ditegakkan secara konsisten di lembaga peradilan.
M. LUTFI CHAKIM

Tulisan tentang "jure imperii dan jure gestionis" berikut telah dipublikasikan di Majalah Konstitusi - Mahkamah Konstitusi Nomor 120 Februari 2017, selengkapnya dapat dibaca atau didownload disini!

***
Negara berdaulat (state sovereignty) adalah negara yang merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain, dalam arti setiap negara berdaulat memiliki kedudukan yang sederajat di mata hukum internasional (equality of states), hal ini menimbulkan implikasi bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki suatu imunitas yang membuatnya tidak dapat digugat dan diadili dihadapan badan pengadilan negara lain, atau dikenal dengan istilah “par in parem non habet imperium”. Berdasarkan hal tersebut, maka lahirnya imunitas negara dipengaruhi oleh adanya kedaulatan negara dan kesetaraan kedudukan antar negara.
Adapun dalam penerapan imunitas negara, dikenal 2 (dua) prinsip, pertama, imunitas negara mutlak (absolute sovereign immunity), yaitu tidak ada alasan dan upaya apapun untuk dapat membawa sebuah negara ke hadapan pengadilan negara lain, karena setiap negara memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya masing-masing dan negara-negara lain harus menghormati kedaulatan tersebut. Kedua, imunitas negara relatif (restrictive sovereign immunity), yaitu merupakan hasil perkembangan dari prinsip imunitas negara mutlak, dimana dalam penerepan imunitas negara relatif dibatasi dengan kriteria yang didasarkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara, yaitu tindakan negara yang berkaitan dengan pemerintahan (jure imperii) dan tindakan negara yang berkaitan dengan keperdataan (jure gestionis).
Tindakan negara yang berkaitan dengan pemerintahan atau jure imperii adalah tindakan resmi suatu negara di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. International Court of Justice pernah menggunakan prinsip jure imperii sebagai dasar  dalam menyelesaikan kasus Jerman lawan Italia (Jurisdictional Immunities of the State, Germany v. Italy: Greece intervening), kasus tersebut bermula ketika seorang warga negara Italia bernama Luigi Ferrini mengajukan gugatan kepada pengadilan nasional Italia terhadap negara Jerman atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami oleh Ferrini semasa Perang Dunia ke dua II dalam kurun waktu September 1943 sampai dengan Mei 1945.
Kemudian, pada tanggal 3 Februari 2012, International Court of Justice mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada konflik yang dapat menyebabkan imunitas negara dikesampingkan oleh prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar (jus cogens), karena kedua aturan hukum internasional tersebut membicarakan hal yang berbeda. Kasus tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penerapan prinsip jure imperii.
Sedangkan mengenai tindakan negara jure gestionis, yaitu tindakan negara yang berkaitan dengan hukum perdata atau tindakan yang berhubungan dengan hal–hal komersil (private law or acts of commercial) yang dapat dianggap sebagai layaknya perdagangan pada umumnya. Oleh karena itu, apabila ada sengketa yang ditimbulkan dari akibat tindakan tersebut, maka negara dapat digugat melalui upaya hukum di badan peradilan. Oleh karena menyangkut tindakan negara yang sifatnya keperdataan atau jure gestionis, maka negara tidak dapat diberikan imunitas.
Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menerapkan prinsip jure gestionis, sebagaimana tercantum dalam  pertimbangan putusan Suprame Court of United States pada kasus The Schooner Exchange v. Mcfaddon (Schooner Exchange) yang terjadi pada tahun 1812, kasus tersebut bermula dari gugatan dua Warga Negara Amerika bernama John McFaddon dan William Greetham yang mengklaim sebagai pemilik asli The Schooner Exchange, sebuah kapal yang disita atas perintah Napoleon (kemudian menjadi Kaisar Perancis). Kapal ini kemudian dijadikan sebagai kapal perang dan diganti namanya menjadi Balau. Di dalam petitumnya, penggugat meminta supaya The Schooner Exchange dikembalikan kepada mereka yang mengaku sebagai pemilik. (The Schooner Exchange v. Mcfaddon, Supreme Court of the United States, 11 U.S. 116, 1812)
Hakim J. Marshall dari Suprame Court of United States memutuskan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yurisdiksi suatu negara di dalam wilayahnya sendiri bersifat eksklusif dan mutlak, tetapi tidak mencakup negara asing (foreign sovereign), sebagaimana dinyatakan bahwa, “This full and absolute territorial jurisdiction being alike the attribute of every sovereign, and being incapable of conferring extra-territorial power, would not seem to contemplate foreign sovereigns nor their sovereigns rights as its objects”.
Adanya kasus-kasus di atas telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan bagi perkembangan hukum internasional terutama berkaitan dengan imunitas negara. Saat ini banyak negara mulai menganut prinsip imunitas negara relatif atau restrictive sovereign immunity yang mengakui dan memberikan imunitas apabila menyangkut kegiatan pemerintahan, tetapi apabila negara melakukan kegiatan keperdataan atau komersil, maka imunitas tersebut tidak diakui dan tidak dapat diberikan.
Dengan demikian, praktik negara-negara dengan jelas telah menunjukkan bahwa imunitas negara absolut atau absolute sovereign immunity tidak lagi diterapkan dalam hukum internasional. Kemudian, untuk menentukan apakah suatu negara memiliki imunitas adalah dengan menentukan ruang lingkup tindakannya sebagai jure imperii dan jure gestionis. Disamping itu, terhadap negara-negara yang melakukan pelanggaran juga sudah dapat dilakukan penegakan hukum internasional melalui pengadilan di tingkat internasional, misalnya Mahkamah Internasional sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional.
 M LUTFI CHAKIM

Tulisan berikut dipublikasikan di Majalah Konstitusi - Mahkamah Konstitusi No. 118 Desember 2016, selengkapnya dapat didownload disini!


Perbuatan pidana tidak selalu berakhir dengan pemidanaan apabila dalam proses persidangan terbukti memenuhi alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya pertama, alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) yang meliputi keadaan darurat atau noodtoestand (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa atau noodweer (Pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP), dan menjalankan perintah jabatan atau ambtelijk bevel (Pasal 51 KUHP). Kedua, adanya alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) yang meliputi tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) dan daya paksa atau overmacht (Pasal 48 KUHP).
Salah satu alasan yang dapat menghapus sanksi pidana yaitu adanya perintah jabatan (ambtelijk bevel) yang hal itu termasuk bagian dari alasan pembenar. Pengertian perintah jabatan menurut P.A.F Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1984: 500) menyatakan, “perintah jabatan  adalah sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu ambtelijke positie atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah”.
Sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai perintah jabatan diatur dalam Pasal 51 KUHP, pada ayat (1) menyebutkan, “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Sedangkan ayat (2) menyatakan, “perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”
Ketentuan diatas menunjukkan bahwa terhadap perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) mengandung makna bahwa perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang adalah dibenarkan, karena hal itu merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, kalau di common law system berkaitan dengan actus reus. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) tersebut di atas juga terdapat frasa “perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang”, dalam hal ini menegaskan bahwa penerima dan pelaksana perintah harus mengetahui bahwa perintah yang diterima adalah benar-benar diberikan oleh pejabat yang berwenang (l’autorite legitime) dan perintah itu termasuk lingkup wewenang pejabat dimaksud.
 Sedangkan pada Pasal 51 ayat (2) mengandung makna bahwa perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi orang yang diperintah tidak dapat dikenakan pidana karena tidak ada kesalahan dalam dirinya atau berhubungan dengan culpabilitas, di common law system berkaitan dengan mens rea. Namun demikian, pada Pasal 51 ayat (2) juga memberikan syarat bahwa suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang atau suatu perintah jabatan yang tidak sah pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah lolos dari ancaman pidana, kecuali jika orang yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
Menganai hal tersebut, menurut Jan Remmelink dalam buku Hukum Pidana (2003: 255) menyatakan, bahwa suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, demikian bunyi bagian pertama ayat kedua Pasal 43 Sr. (Pasal 51 KUHP). Ini sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukan atas dasar suatu perintah.
Dalam praktik penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi, ketika masuk proses persidangan kerap kali Pasal 51 KUHP dijadikan dalih oleh Terdakwa agar lolos dari jerat pidana dengan argumentasi melaksanakan perintah jabatan atau melaksanakan perintah atasan, sehingga dengan alasan tersebut seringkali para terdakwa kasus korupsi lepas dari jeratan hukum.
Pada dasarnya latar belakang adanya pengaturan mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP adalah untuk menghindari kemungkinan peluang akan penjatuhan pidana yang tidak adil, atau dengan kata lain dijatuhkannya pidana terhadap orang yang tidak bersalah. Namun demikian, dalam peradilan pidana hal yang paling diutamakan adalah seseorang tidak dapat dihukum jika tidak memiliki kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) yang hal itu semata-mata bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil.
M LUTFI CHAKIM
Tulisan berikut dipublikasikan di Majalah Konstitusi - Mahkamah Konstitusi No. 116 Oktober 2016, selengkapnya dapat didownload disini!

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk jaminan perlindungan terhadap hak Anak. Permasalahan mengenai hak Anak khususnya perlindungan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang sangat penting. Saat ini seperangkat aturan hukum telah memberikan perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang diselenggarakan melalui sistem peradilan Anak (juvenile justice system), yaitu dilakukan dengan cara pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, kebijakan ini disebut diversi (diversion).
Menurut sejarah perkembangan hukum pidana, kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan Anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (President’s Crime Commisssion) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukan istilah diversi praktik pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan Anak (children’s court) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police coutioning). Praktiknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. (Marlina, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Disertasi, 2006)
Dalam instrumen internasional, pengaturan mengenai diversi terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana ketentuan mengenai diversi tercantum dalam Rule 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan di luar peradilan pidana dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of the child) yang tujuannya adalah untuk menghindarkan dari proses penahanan dan implikasi negatif dari proses peradilan pidana.
Sedangkan dalam konteks Indonesia, berbagai upaya juga telah dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).  Namun secara khusus ketentuan yang mengatur mengenai diversi diatur dalam BAB II Pasal 6-15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan diversi dalam Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Sedangkan tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 adalah untuk, “a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.” Kemudian Pasal 8 ayat (1) menyatakan, “Prosesnya diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.” Pelaksanaan diversi melibatkan semua pihak untuk bersama-sama memecahkan masalah dan mencari solusi untuk kepentingan terbaik bagi Anak, hal itu sesuai dengan filosofi sistem peradilan pidana Anak yaitu mengutamakan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana.
Disamping itu, proses diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memperhatikan: “a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”
Melalui mekanisme diversi, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Pendekatan diversi sangat diperlukan dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana, karena proses peradilan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan Anak yang berkonflik dengan hukum dan justru dalam proses peradilan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak Anak.
Pada dasarnya setiap Anak mempunyai harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, sehingga harus ada jaminan terhadap hak Anak, termasuk menjamin perlindungan anak ketika berkonflik dengan hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Oleh karena itu, diperlukan adanya kesempurnaan aturan, pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan tentu juga perlunya dukungan dari masyarakat.

M LUTFI CHAKIM