M Lutfi Chakim

Latest Posts

The controversy of several articles in the 2018 Legislative Bodies (MD3) Law that were regulated the House of Representative (DPR) members legal immunity from public criticism and criminal investigation has ended. Not long after the enactment of the MD3 Law, a number of legal academics and civil society organizations lodged applications to review the constitutionality of several provisions contained within.
Less than six months after the applications were lodged, on Thursday (28/06/2018), the Indonesian Constitutional Court decided to grant the applications partially. The Constitutional Court annulled several provisions in the MD3 Law, particularly Article 73 on the forced summoning of citizens, Article 122 on the criminalization of critics to the DPR, and Article 245 on the DPR immunity.
This Constitutional Court's decision is a momentum to restore citizen freedom of speech and expression to supervise and criticize the state power (the DPR members), maintain the quality of democracy, and resist the abuse of power by the state power. Demands for freedom of speech and expression, however, were displayed more than anything else when Indonesia moved from an authoritarian regime to democracy.
Indonesian have won their long struggle for democracy, the constitutional reform started in 1998 with a regime change from an authoritarian state to a democratic state and created main fundamental principles, such as the principle of separation of powers and the protection of the fundamental rights guaranteed by the constitution. Indonesia is widely considered a functioning democracy not only in theory but also in reality.
However, through the enactment of some controversial articles in the MD3 Law was considered back in the New Order period and makes DPR seem a superpower institution that has violated the principles of democracy. Whereas freedom of speech and expression are necessary to a democratic society in searching for information, participation in political decision-making, and citizens also can supervise and criticize the state institutions activities. Because the idea of constitutionalism in modern democracies is the citizens' constitutional rights should be protected to the greatest possible extent while the governmental restriction of the rights should be limited as much as possible.
Currently, guarantee for freedom of speech and expression stipulated in Article 28 and Article 28E (3) of the 1945 Constitution and these provisions have the significant impact on the development of constitutional democracy in Indonesia today.
There are several reasons why these freedoms are so important that they should be protected, first, freedom of speech and expression are an individual's ideas and opinions to the state power as a way of fulfilling his participation in political decision-making. Second, freedom of speech and expression are usually restricted to correct or prevent the harm from the contempt against the state power, and the state institutions effort in this regard is justified and necessary.
Nonetheless, the mechanism to deal with the speech and expression related to the criticism against the state power including the DPR members that they need to be objective to whatever criticism people throw the way. Criticism is a natural part of the state power, so they should not use their power to criminalize public criticism.
In this context, the Constitutional Court has contributed very important to institutionalizing freedom of expression as a permanent fixture of Indonesian democracy. In recent years, the Constitutional Courts have annulled many statutes against to the constitution especially freedom of speech and expression related to the criticism against the state power, for example in the lese majeste case (2006), the Court annulled several provisions in the Criminal Code that regulated specific defamations against the President and Vice President.
Another interesting case is hate showing case (2007), the Court annulled several provisions in the Criminal Code that regulated the expression of hostility, hatred or contempt against the Government of Indonesia. Then, as mentioned above, in 2018 the Court revoked several controversial articles in the MD3 Law. Based on the Constitutional Court decisions, so now Indonesian citizens do not have to worry they will not be criminalized when they criticize the state official.

The Constitutional Court took an active attitude for the constitutional guarantee of freedom of speech and expression. Through the decisions, the Constitutional Court has contributed to changing the state power to a transparent and making responsive to public criticism. Other than that, the important role of the Constitutional Courts jurisprudence in protecting freedom of speech and expression merits attention because an independent judiciary is indispensable to making constitutionalism more than an embellishment.

M Lutfi Chakim

The European Court of Human Rights (ECtHR) adalah pengadilan supranasional atau internasional yang didirikan pada tahun 1959 melalui the European Convention on Human Rights (ECHR), dimana pengaddilan ini memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan yang ditetapkan dalam ECHR dan protokolnya. ECtHR memiliki 47 hakim, sesuai dengan jumlah 47 negara anggota the Council of Europe, dengan 800 juta masyarakat. Perlu juga disebutkan bahwa sejak 1 November 1998, ECtHR telah memiliki yurisdiksi permanen, sehingga individu dapat mengajukan permohonan secara langsung.
Dalam aktifitas peradilannya, ECtHR memberikan perlindaungan kepada para pihak ketika berperkara pengadilan, baik institusional maupun prosedural. Menurut Waldock, margin of appreciation adalah salah satu perlindungan yang penting yang dikembangkan oleh ECtHR untuk merekonsiliasi penerapan konvensi secara efektif dengan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dalam demokrasi.
Doktrin margin of appreciation adalah suatu sarana yang diberikan kepada Negara anggota the Council of Europe untuk mengadopsi, baik langkah-langkah positif untuk mematuhi ECHR dan langkah-langkah yang meskipun dianggap mengganggu beberapa hak dan kebebasan individu, tindakan tersebut dianggap dapat dibenarkan karena mereka perlu untuk menjaga ketertiban umum dan/atau untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dalam masyarakat yang demokratis.
Margin of appreciation adalah doktrin, yang digunakan oleh ECtHR dalam menafsirkan ECHR. Doktrin ini digunakan oleh ECtHR ketika memutuskan apakah suatu negara anggota telah melanggar konvensi atau tidak. Oleh karena itu, melalui margin of appreciation memungkinkan negara-negara anggota the Council of Europe untuk menafsirkan konvensi secara berbeda.
Secara historis, asal muasal margin of appreciation, menurut Mowbray, bahwa frasa “margin of appreciation” adalah terjemahan langsung dari konsep Prancis tentang marge d’ appreciation yang merupakan metode peninjauan yudisial yang dirancang oleh Conseil d'état . Gagasan Prancis tentang marge d’ appreciation dapat dibandingkan dengan prinsip-prinsip Jerman yaitu Beurteilungspielraum, Ermessensfehler, Ermessensspielraum, Ermessensmisbrauch, Ermessensuberscheitung, dan unbekannte atau unbestimmte – rechtsbegriffe. Sementara di Italia sebagai ‘margine di discrezionalita'. (Mowbray, Alastair, Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 634)
Margin of appreciation tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks ECHR, namun dikembangkan di kasus-kasus darurat berdasarkan Pasal 15 ECHR. Doktrin itu lahir dalam yurisprudensi konvensi dalam Laporan Komisi dalam kasus Cyprus (1958).  Pada kasus Greece v United Kingdom (“Cyprus”), dua aplikasi permohonan diajukan ke Komisi yang menuduh beberapa pelanggaran ketentuan Konvensi oleh Kerajaan Inggris untuk mengelola pulau Cyprus. Inggris memohon Pasal 15 Konvensi, yang memungkinkan Negara Pihak untuk tidak menerapkan ketentuan Konvensi ketika keadaan darurat publik mengancam kehidupan bangsa. (Greece v United Kingdom “Cyprus Case”, 1958)
Kemudian, penjelasan terperinci tentang penerapan margin of appreciation terdapat dalam presentasi Komisi di Pengadilan Eropa dalam kasus Lawless v Ireland (1961), dimana merupakan putusan pengadilan pertama yang melibatkan tuduhan penahanan preventif yang melanggar jaminan Konvensi oleh Pemerintah Republik Irlandia. Pemohon yang merupakan warga negara Irlandia dan anggota Tentara Republik Irlandia telah ditahan tanpa melalui proses pengadilan selama lima bulan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Negara. Pemohon mengklaim kondisi darurat di bawah Pasal 15. Dalam kasus tersebut, Komisaris Waldock, Presiden Komisi, berpendapat bahwa margin of appreciation merupakan konsep untuk membenarkan tindakan pemerintah dan menghindarkan dari tanggung jawab untuk menghargai faktor-faktor kompleks dan menyeimbangkan ketentuan yang saling bertentangan dari kepentingan umum. (Lawless v Ireland, Commission Decision, 1960-61).
Kasus berikutnya yang melibatkan Pasal 15 ECHR adalah Greek case (1969). "Greek case melibatkan aplikasi permohonan yang diajukan oleh empat Negara Anggota" dimana menuduh pelanggaran Konvensi oleh Greek revolutionary government yang telah berkuasa pada bulan April 1967. Pemerintah meminta melalui Royal Decree pada 21 April 1967, berdasarkan Pasal 15 untuk menangguhkan ketentuan konstitusi Yunani yang berhubungan dengan Pasal 5, 6, 8, 10 dan 11 dari Konvensi. Meskipun mengakui yurisprudensi "tentang  penerapan margin of appreciation yang diberikan Negara Anggota di bawah Pasal 15, Komisi menolak anggapan Yunani bahwa keadaan darurat publik ada pada 21 April 1967. Dengan demikian, Komisi menemukan bahwa derogasi Yunani tidak dapat dibenarkan dan melanggar Konvensi. (Greek Case, ECtHR Judgement 1969)
Kasus pertama di mana Pengadilan secara tegas bergantung pada margin of appreciation adalah kasus Ireland v the United Kingdom (1978). Dalam kasus ini, Pemohon adalah Pemerintah Republik Irlandia yang mengklaim bahwa penahanan ekstra-yudisial melanggar Pasal 5 (hak atas kebebasan) Konvensi dan bahwa praktik interogasi adalah merupakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, sehingga melanggar Pasal 3 Konvensi. Pengadilan memberi otoritas nasional suatu "wide margin of appreciation” dalam memutuskan "baik pada kehadiran keadaan darurat seperti itu dan pada sifat dan ruang lingkup derogasi yang diperlukan untuk mencegahnya.”(Ireland v. UK, ECtHR Judgement of 18 January 1978)
Namun, dalam praktik saat ini, doktrin margin of appreciation telah menimbulkan banyak komentar, beberapa di antaranya sangat kritis terhadap penerapan doktrin tersebut, misalnya, bahwa hal itu dapat menyebabkan relativisme tentang hak asasi manusia. Gagasan bahwa dengan tidak adanya konsepsi seragam moral publik di Eropa, Negara-negara Pihak lebih baik ditempatkan untuk menilai nilai-nilai lokal dan penerapannya pada kasus-kasus tertentu memberikan bobot pada gagasan relativisme moral dan mengorbankan universalitas hak asasi manusia. Disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa doktrin margin of appreciation memainkan peran penting dalam penanganan perkara oleh ECtHR, sehingga doktrin ini adalah salah satu hal yang paling menarik untuk dibahas melalui yurisprudensi ECtHR.

M Lutfi Chakim

Persamaan di depan hukum (equality before the law) bagi setiap warga negara adalah salah satu dasar yang kuat dalam mewujudkan tatanan demokrasi dan kehidupan internasional, hal ini berarti bahwa institusi atau organ yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukum, tidak boleh membuat perbedaan yang tidak diakui oleh hukum.
Namun demikian, kebebasan dan kesetaraan negara tampaknya akan menghasilkan manifestasi hukum dan politik yang berbeda di tingkat nasional. Misalnya, sering kali ditemukan adanya interaksi antar negara yang sering tidak setara dalam menanggapi sebuah kasus. Hal itu datang dari gagasan bahwa negara yang berdaulat pada umumnya bebas bertindak sesuai keinginannya, bagaimanapun, sesuai dengan hukum internasional, misalnya, pada penerapan prinsip pacta tertiis nec nocent nec prosunt, bahwa suatu negara tidak dapat terikat dengan perjanjian internasional tanpa persetujuan mereka.
Pada titik ini, konstitusionalisme global (global constitutionalism) adalah sebuah gagasan yang dapat dikatakan sebagai umbrella concept yang menyatukan banyak ide atau kebijakan yang berbeda dalam skala internasional, atau dalam arti sederhananya yaitu penerapan proses konstitusional di tingkat global.
Dengan demikian, jika global constitutionalism dimaknai sebagai suatu proses konstitusional pada tingkat internasional, pertanyaan yang kemudian muncul adalah seperti apa bentuk proses yang saat ini terjadi, siapa yang mengoperasikan proses ini, dan bagaimana mereka melakukannya?
Secara khusus, harus dicatat bahwa gagasan masyarakat internasional secara tradisional mensyaratkan eksistensi negara yang memiliki kepentingan dan nilai yang sama, sehingga dalam hal ini penerapan dari proses global constitutionalism didasarkan pada gagasan masyarakat internasional tentang negara-negara berdaulat.
Wiener, dkk dalam editorial buku Global constitutionalism: Human rights, democracy and the rule of law (2012), menyebutkan bahwa terdapat “tiga C” dalam penerapan global constitutionalism, pertama, C1: Constitution, yang mana konstitusi dibentuk untuk menjaga agar proses politik tetap berdasarkan norma-norma konstitusi. Kedua, C2: Constitutionalisation, fenomena constitutionalisation pada skala global telah diamati di lingkungan organisasi supranasional atau internasional, yang mana hal itu mencerminkan kebutuhan untuk menempatkan peraturan yang yang sesuai dengan konstitusi. Ketiga, C3: Constitutionalism, Sebagai konsep baru, global constitutionalism, telah berevolusi dari pengamatan yang lebih akrab tentang modern constitutionalism’, ‘constitutionalism beyond the state’, ‘post national constitutionalism’ or ‘European constitutionalism.


M Lutfi Chakim
Artikel berikut telah diterbitkan di Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi, No 139 September 2018

Prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality) pertama kali dikembangkan dalam Hukum Administrasi Jerman pada dekade terakhir abad ke-19, dimana prinsip tersebut diterapkan terhadap tindakan polisi yang membatasi hak dan kebebasan individu.  Dalam melegitimasi tindakannya tersebut, polisi membutuhkan sebuah landasan hukum. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas muncul sebagai dasar terhadap tindakan aparat negara yang membatasi hak dan kebebasan individu, dalam arti tindakan pembatasan itu dianggap sah sepanjang berdasarkan hukum dan memiliki tujuan yang dibenarkan oleh hukum.
Mahkamah Konstitusi Federal Jerman kemudian memperluas syarat penerapan prinsip proporsionalitas dalam penanganan perkara constitutional review, dimana prinsip proporsionalitas digunakan sebagai upaya untuk, pertama, test of suitability, yaitu menilai apakah ukuran yang dirancang untuk memenuhi tujuan legislatif secara rasional. Dalam penanganan perkara constitutional review, dilakukan untuk menentukan sejauh mana perlindungan hak individu dan tujuan yang yang ingin dicapai dengan cara pembatasan hak dan kebebasan individu benar-benar sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
Kedua, a test of necessity, yaitu untuk menilai apakah tindakan pembatasan tersebut memang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. Mekanisme ini untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah tidak ada alternatif lain yang tersedia dan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tanpa membatasi dari kepentingan yang dilindungi, dalam arti mekanisme pembatasan tersebut harus sama efektifnya dengan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Ketiga, abalancing test, ketika mencapai tahap ini berarti telah ditetapkan bahwa terdapat konflik antara hak individu dengan kepentingan lain yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain selain membatasi hak individu. Mekanisme ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah tindakan aparat negara dibenarkan mengingat terdapat hak individu yang akan dilanggar. Oleh karena itu, keduanaya baik antara pembatasan hak indiviu dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara harus “seimbang” satu sama lain.
Diadopsinya tiga syarat di atas jelas ditujukan untuk pemahaman yang lebih baik dalam menangani dan memutus perkara constitutional review. Oleh karena itu, berdasarkan syarat tersebut, di Jerman, sebuah undang-undang  dianggap konstitusional jika (1) memiliki tujuan yang sah, (2) sesuai (tidak bertentangan dengan konstitusi), (3) diperlukan untuk mencapai tujuan, dan (4) mengandung keseimbangan yang tepat antara hak fundamental dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum.
Sedangkan praktik di negara lain, sebagai contoh di Korea, ketentuan yang mengatur tentang prinsip proporsionalitas secara jelas diatur dalam konstitusi Korea, Pasal 37 (2) Konstitusi Korea pada pokoknya menyatakan bahwa kebebasan dan hak warga negara dapat dibatasi oleh hukum hanya jika diperlukan untuk keamanan nasional, pemeliharaan ketertiban umum atau untuk kesejahteraan publik. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Korea dalam menerapkan uji proporsionalitas (proportionality test) pada penanganan perkara constitutional reviewmelakukan beberapa langkah untuk menilai apakah sebuah undang-undang konstitusional atau tidak, yaitu: (1) sebuah undang-undang harus memiliki tujuan yang sah, (2) cara (pembatasan) hak individu yang dilakukan tidak bertentangan dengan konstitusi atau sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, dan (3) kepentingan publik yang dilindungi oleh hukum harus lebih besar daripada tindakan yang melanggar hak warga negara.
Mahkamah Konstitusi di banyak negara menggunakan tes proporsionalitas dalam menangani perkara constitutional reviewbaik sebagai prinsip konstitusi atau alat analisis, dengan kriteria dan model yang bervariasi. Namun demikian, dalam praktik penerapan prinsip proporsionalitas terkadang masih menimbulkan kontroversi di banyak negara, bahkan sampai muncul kritik terhadap penerapan prinsip proporsionalitas itu sendiri.

M Lutfi Chakim
Artikel berikut telat diterbitkan di Rubrik kamus Hukum, Majalah Konstitusi No. 137 Juli 2018. 
***

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan ketatanegaraan yang terjadi berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan eksistensi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat dibandingkan dengan sebelum Perubahan UUD 1945.
Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 mengatur tiga fungsi DPR yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DPR dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD 1945). Disamping itu, DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD 1945).
Terhadap fungsi dan hak DPR tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dimungkinkan baik secara teori maupun praktik jika DPR juga diberikan kewenangan luar biasa untuk melakukan pemanggilan paksa, penyanderaan, dan kriminalisasi kritik terhadap DPR.
Beberapa Pasal kontroversial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi antara lain, Pasal 73 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 tentang kriminalisasi kritik terhadap DPR, dan Pasal 245 tentang imunitas DPR.
Pasal 73 UU MD3 memberikan hak kepada DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga banyak yang menganggap bahwa pasal tersebut dapat menjadikan DPR berubah fungsi menjadi lembaga penegak hukum. Pada dasarnya hak subpoena atau pemanggilan paksa hanya diperuntukkan bagi penegak hukum untuk melakukan panggilan di depan persidangan pengadilan dan dilakukan dalam konteks penegakan hukum.
Pengertian hak subpoena menurut Black’s Law Dictionary, 4th Edition (1968) yaitu, “A process to cause a witness to appear and give testimony, commanding him to lay aside all pretenses and excuses, and appear before a court or magistrate therein named at a time therein mentioned to testify for the party named under a penalty therein mentioned.” Pada pokoknya menjelaskan bahwa sebuah proses dimana seorang saksi memberikan kesaksian dan dihadapkan di depan pengadilan atau hakim.
Sejalan dengan pengertian tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 16/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa, “hak subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket.”
Dengan adanya kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dan melakukan penyanderaan dengan menggunakan bantuan Kepolisian dapat menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut setiap orang, adan justru akan menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUU-XVI/2018, merupakan sebuah momentum untuk mengembalikan kebebasan warga negara untuk berbicara dan berekspresi dalam rangka mengontrol tugas DPR tanpa takut untuk mendapatkan kriminalisasi.

M LUTFI CHAKIM

Artikel berikut telah dipublikasikan di Rubrik Kamus Hukum, Majalah Konstitusi No. 136  Juni 2018
***
Sistem hukum adalah kesatuan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Secara umum sistem hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu common law system (Anglo-American legal system) dan civil law system (Continental Europe legal system). Common law merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan antara lain di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, dll. Sedangkan civil law merupakan sistem hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diterapkan di Belanda, Jerman, Indonesia, dll.
Sebagai contoh di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Amerika Serikat menggunakan sistem common law (yang berarti mereka mengandalkan stare decisis), kecuali untuk Louisiana, yang masih mempertahankan sistem civil law. Oleh karena itu, meskipun di pengadilan Louisiana juga bergantung pada preseden, namun ketergantungannya jauh lebih lemah dibandingkan sistem pengadilan di negara bagian lain.
Sumber hukum dalam sistem hukum common law adalah yurisprudensi, dan manifestasi metodologis yang paling jelas dari yurisprudensi adalah munculnya doctrine of precedent. Bahasa Latin dari doctrine of precedent adalah stare decisis (stand by that decided). Stare berasal dari kata “sto, stare, steti, status” yang berarti berdiri, sedangkan decisis merupakan kata kerja “decido, decidere, decidi, decisus” yang berarti untuk memutuskan. (Lane V. Sunderland, It is a Constitution We Are Expounding: Stare Decisis under a Written Constitution, Perspective on Political Science, Summer 2004)
Menurut Black’s Law Dictionary Fourth Edition (1968), stare decisis diartikan sebagai, “to abide by, or adhere to, decided cases.” Dengan kata lain stare decisis merupakan prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi (dalam hirarki yang sama), di mana sebuah kasus melibatkan fakta dan isu serupa. Oleh karena itu, stare decisis selaras dengan preseden, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengadilan harus tetap mematuhi preseden (sesuai dengan doktrin stare decisis) ketika preseden yang berlaku merupakan interpretasi yang salah dari Konstitusi?
Dalam beberapa kasus, pertanyaan mempertahankan legitimasi pengadilan telah muncul sebagai isu yang menentukan dalam penggunaan preseden. Pada dasarnya, stare decisis harus konsisten dengan makna konstitusi, tetapi dalam beberapa contoh keduanya dapat menimbulkan sebuah dilema.
Terdapat dua sisi dilematis terhadap hal tersebut, disatu sisi apabila hakim mengikuti preseden secara kaku, hal itu dapat mengabaikan ketentuan yang diatur dalam konstitusi, dalam arti ketika hakim hanya bertumpu pada preseden, maka secara tidak langsung konstitusi akan terabaikan. Disisi lain apabila hakim tidak selalu mengikuti preseden, maka hal itu juga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam hukum, artinya dapat melemahkan ketergantungan pada keputusan masa lalu dan membiarkan hakim untuk memasukkan preferensi kebijakan mereka sendiri ke dalam hukum konstitusional.
Hakim Agung Amerika Serikat John Marshall sangat dikenang karena menyatakan di kasus Marbury v. Madison bahwa "it is a constitution we are expounding." Marshall percaya bahwa teks dan teori yang mendasari Konstitusi tertulis adalah hukum dasar yang memiliki makna yang dapat dilihat, “judicial power is never exercised for the purpose of giving effect to the will of the judge; always for the purpose of giving effect to the will of the legislature or other words to the will of the law”.
Namun dremikian, terlepas dari stabilitas hukum yang diberikan oleh doktrin stare decisis, bahwa doktrin tersebut terkadang memungkinkan keputusan yang salah untuk terus mempengaruhi hukum dan membebani kemampuan sistem hukum untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan.

M LUTFI CHAKIM
Artikel terbaru saya tentang, "Doctrine of Precedent" telah terbit di Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi edisi No. 135 Mei 2018.

Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua macam yaitu common law system(Anglo-American legal system) dan civil law system (Continental Europe legal system). Common law merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan antara lain di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, dll. Sedangkan civil lawmerupakan sistem hukum yang didasarkan padaperaturan perundang-undangan, sebagaimana diterapkan di Belanda, Jerman, Indonesia, dll.
Sumber hukum dalam sistem hukum common lawadalah yurisprudensi, dan manifestasi metodologis yang paling jelas dari yurisprudensi adalah munculnya doctrine of precedent. Nama Latin dari doctrine of precedentadalah stare decisis(stand by that decided), yaitu prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi (dalam hirarki yang sama), di mana sebuah kasus melibatkan fakta dan isu serupa.
Menurut Oxford Dictionary of Law (6th edition OUP Oxford, 2006),doctrine of precedentdiartikan sebagai, “judgement or decision of a Court used as an authority for reaching the same decision in subsequent cases.” Kemudian menurut Black's Law Dictionary (5th edition 1979),doctrine of precedentdiartikan sebagai, "rule of law established for the first time by a court for a particular type of case and thereafter referred to in deciding similar cases.”
Sejarah doctrine of precedentpertama kali berkembang di Inggris abad pertengahan, pada saat ketika hukum dibentuk dan hakim menginginkan konsistensi dan standardisasi. Hakim abad pertengahan sering diangkat karena status sosial mereka, bukan pemahaman mereka tentang hukum, sehingga banyak yang nyaris tidak kompeten. Dalam perkembangan common law systemdan doktrin stare decisismengharuskan para hakim ini untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan konsisten.
Hirarki pengadilan sangat penting bagi doctrine of precedentuntuk dapat berfungsi secara efektif. Sebuah preseden yang ditetapkan dalam satu pengadilan berlaku untuk semua pengadilan yang lebih rendah, tetapi hanya dalam hirarki yang sama.Ketika sebuah kasus diajukan ke pengadilan, secara umum hakim akan mengikuti dan melakukan pendekatan berikut ini:(1) memastikan fakta-fakta dengan mendengar dari semua pihak, saksi dan memeriksa bukti; (2) mengulas dan menerapkan undang-undang yang relevan dan menafsirkan undang-undang (jika diperlukan); (3) menemukan putusan sebelumnya, dalam kasus serupa dan preseden yang relevan;(4) memastikan apakah preseden ini berlaku untuk kasus dan fakta-faktanya, kemudian menerapkan preseden; (5)Jika tidak ada preseden yang berlaku untuk kasus tertentu, membuat putusan yang menetapkan preseden baru.
Doctrine of precedentmensyaratkan bahwa semua pengadilan secara ketat terikat untuk mengikuti keputusan yang dibuat oleh pengadilan di atasnya dalam hierarki. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hal itu dapat menghilangkan independensi hakim dan juga membatasi kemampuan hakim untuk tetap mengikuti perkembangan masyarakat. 
Oleh karena itu, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan doctrine of precedent. Kelebihannya antara lain: (1) Certainty (warga negara akanmengetahui hukumnya dan bagaimana hal itu akan diterapkan dalam kasus mereka); (2)Consistency (bahwa kasus-kasus serupa harus diputuskan dengan cara yang sama);(3)Precision (prinsip hukum ditetapkan dalam kasus hukum, sehingga menjadi sangat tepat dan dapat diandalkan)dan (4)time saving(proses peradilan menjadi lebih cepat dan evisien)Sedangkan kelemahannya meliputi:(1)rigid (Fakta bahwa pengadilan yang lebih rendah dalam hirarki terikat pada pengadilan yang lebih tinggi);(2)complex (putusan sangat panjang dan sulit untuk memisahkan antara pertimbangan hukum dan pernyataan obiter); (3) Illogical decisions (sulit membedakan fakta-fakta); (4) Slowness of growth(terdapat ratusan kasus setiap tahun yang berarti ini sangat menyulitkan doctrine of precedentyang relevan untuk diterapkan kepada kasus yang tepat). (https://getrevising.co.uk/grids/judicial_precedents)
Terlepas dari adanya kelebihan dan kelemahan dalam penerapan doctrine of precedent, namun doktrin tersebut tetap menjadi fondasi yang sangat diperlukan dalam pembangunan hukum yang teratur di common law system.

M LUTFI CHAKIM
Mahasiswa Program Master di Seoul National University, Korea 
Berikut artikel terbaru saya tentang, "Fraksi" telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 134 April 2018

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan ketatanegaraan yang terjadi berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan eksistensi dan peranan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat dibandingkan dengan pengaturan sebelum Perubahan UUD 1945. Penguatan kelembagaan DPR turut pula mendongkrak penguatan Partai Politik, karena Partai Politik merupakan lembaga aspirasi rakyat sekaligus sebagai konsekuensi dari suatu sistem perwakilan dan demokrasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa, “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sedangkan fungsi Partai Politik menurut Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik, 1983  yaitu, Partai Politik mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik (conflict management).
Dalam pemilu, Partai Politik merupakan peserta dalam suatu pemilu yang memilih Anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penempatan seorang Anggota DPR adalah merupakan pemberian mandat dari sebuah Partai Politik. Dengan kata lain “tanpa Partai Politik mustahil seseorang dapat menjadi Anggota DPR”. Kemudian setiap Anggota DPR juga tergabung dalam “fraksi” yang merupakan representasi dari eksistensi Partai Politik di DPR. Oleh karena itu, terdapat konteks pertanggungjawaban antar keduanya, disatu sisi Anggota DPR bertanggungjawab atas penegakan AD/ART Partai Politik dan disisi lain Partai Politik memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol terhadap kinerja para anggotanya di DPR, dan bentuk kontrol (pertanggungjawaban Partai Politik) tersebut adalah hak recall Partai Politik.
Mengenai Fraksi (fraction atau disebut parliamentary party) yaitu istilah yang digunakan untuk mengacu pada perwakilan partai politik di dalam lembaga legislatif, parlemen, dan juga berlaku di Dewan Kota (city council). Istilah fraksi awalnya digunakan di Jerman, melalui terminology Fraktion, lalu berkembang pula penggunaannya di Switzerland (Fraction/Fraktion/Frazione), di Austria (disebut istilah Club) dan di Belanda (Fractie). Negara-negara tersebut di atas umumnya memiliki sistem multi partai dan disiplin partai yang kuat. Mereka mengorganisir parliamentary parties yaitu melalui wadah fraksi sebagai cara untuk memperoleh dukungan keuangan dan personal yaitu bagi partai politik dan anggota palemen dalam bergabung di komisi-komisi parlemen (parliamentary committees). Dalam konteks disiplin partai, fraksi digunakan untuk mengontrol “vote” para anggotanya di parlemen. (http://www.nationmaster.com, Fraction).
Para anggota parlemen diwajibkan untuk berhimpun dalam wadah yang bernama fraksi. Secara umum, tugas fraksi antara lain: (1) Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing; meningkatkan kemampuan, disiplin,  daya guna dan hasil guna para anggota dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR/DPRD; (2) Menyampaikan pemandangan umum dan pendapat akhir pada setiap pembahasan rancangan perundang-undangan; dan (3) Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Lebih lanjut kedudukan dan tugas fraksi diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Tata Tertib DPR. Pasal 18 menjelaskan bahwa, “(1) Fraksi dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota; (2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR; (3) Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4)Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi; (5) Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, dan meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR; (6) Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang; (7) Pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing; dan (8) Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Kemudian menurut Pasal 19 Peraturan Tata Tertib DPR, menjelaskan bahwa, “Dalam rangka memperlancar tugasnya, fraksi mengajukan usul anggaran dan kebutuhan tenaga ahli kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diteruskan kepada BURT”.
Fraksi DPR memang bukan alat kelengkapan Dewan. Namun dalam Peraturan Tata Tertib DPR tampak bahwa peran fraksi adalah sangat penting. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban Anggota DPR serta hak dan kewajiban Anggota DPR. Sesuai dengan UU Parlemen Pasal 80, dalam mengoptimalkan hal-hal tersebut, fraksi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkannya kepada publik. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. (Faisal Djamal, Buku Panduan tentang Mekanisme Kerja Anggota dan Parlemen, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI).
Posisi fraksi yang strategis tidak saja terkait dengan proses pembahasan agenda DPR/DPRD tentang rencana kebijakan nasional semisal dalam pembahasan rancangan undang-undang. Tetapi lebih dari itu, posisi fraksi juga berperan terhadap proses penggunaan sarana pelaksanaan hak-hak DPR/DPRD baik secara kelembagaan maupun setiap individu anggotanya, dalam setiap menghadapi persoalan atau isu publik. Dengan sistem  pembahasan agenda DPR/DPRD yang bertumpu pada sikap fraksi, maka sukar diabaikan adanya pertimbangan atas desain komposisi dan kekuatan anggota masing-masing fraksi, baik secara aspek kuantitas maupun aspek kualitas para kader partai politik yang mengisinya. (Restu Rahmawati, 2011, Dualisme Peran Anggota Dewan Sebagai Aktor Intermediary (Studi Terhadap Fungsi Politik Fraksi).
Kebijakan nasional dimaksud dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan induk organisasi yaitu Partai Politik. Nantinya, terdapat semacam garis kebijakan tertentu dari pihak DPP atau DPD/DPW sebagai induk organisasi partai politik melalui fraksi yang harus dipatuhi para anggotanya di DPR/DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Hal tersebut diatur dalam AD/ART partai yang memang mengharuskan adanya ketentuan semacam itu.
Peranan fraksi secara politis tetap diperhitungkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan DPR untuk mengusulkan pemberhentian kepala pemerintahan, adalah merupakan puncak dari peranan politik fraksi. Tidak saja terkait usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala pemerintahan, tetapi fraksi juga berperan terhadap proses pengusulan nama calon Pimpinan DPR/DPRD, dan pimpinan alat kelengkapan DPR/DPRD lainnya.  Fraksi dengan jumlah terbesarlah yang umumnya mendominasi posisi pimpinan di setiap pos yang dinilai penting.

M LUTFI CHAKIM
Berikut artikel terbaru saya tentang, "Hak Recall" telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 130 Desember 2017

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan ketatanegaraan yang terjadi berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan eksistensi dan peranan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat dibandingkan dengan pengaturan sebelum Perubahan UUD 1945. Penguatan kelembagaan DPR turut mendongkrak pula penguatan Partai Politik, karena Partai Politik merupakan lembaga aspirasi rakyat sekaligus sebagai konsekuensi dari suatu sistem perwakilan dan demokrasi.
Partai Politik pada umumnya merupakan peserta dalam suatu pemilihan umum yang memilih anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penempatan seorang anggota DPR adalah merupakan pemberian mandat dari sebuah Partai Politik. Dengan kata lain “tanpa Partai Politik mustahil seseorang dapat menjadi anggota DPR”. Kemudian setiap anggota DPR juga tergabung dalam “Fraksi” yang merupakan representasi dari eksistensi Partai Politik di DPR. Oleh karena itu, terdapat konteks pertanggungjawaban antar keduanya, disatu sisi anggota DPR bertanggungjawab atas penegakan AD/ART Partai Politik dan disisi lain Partai Politik memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol terhadap kinerja para anggotanya di DPR, dan bentuk kontrol (pertanggungjawaban Partai Politik) tersebut adalah hak recallPartai Politik.
Pengertian recall di Indonesia berbeda dengan pengertian recall di negara-negara lain. Sebagai contoh di Amerika Serikat, Australia dan Filipina yang dalam hal pemberhentian anggota parlemen tidak mengenal istilah recall seperti di Indonesia. Di Amerika Serikat istilah recalldibedakan dengan removal (removed from Office),tetapiperspektifnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ketentuan mengenai pemberhentian anggota parlemen Amerika Serikat diatur didalam Article II Section 4 The Constitution of The United States of America yang meyatakan,  The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors. Mekanismeremoved from Officetidak hanya untuk legislatif, tetapi siapa saja yang menerima mandat sebagai pejabat negara bisa Gubernur atau pejabat-pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat bisa diberhentikan dari jabatannya karena beberapa faktor yaitu, melakukan kejahatan,pengkhianatan,suap,perbuatan tercela (misdeamenor) dan tindak pidana berat (high crime).
Seperti halnya di Amerika Serikat, pemberhentian anggota parlemen di Australia juga tidak mengenal istilah recall, tetapi dikenal istilah discualificationsebagaimana dijelaskan didalam pasal 44 konstitusi Australia, yang pada pokoknya menegaskan bahwa anggota parlemen dapat di berhentikan dari jabatannya (di diskualifikasi) karena beberapa alasan misalnya menjadi warga negara asing, tersangkut kasus korupsi atau kejahatan lain dengan ancaman hukuman satu tahun penjara, bangkrut, mempunyai/merangkap jabatan lain (posisi) khususnya dibidang pemerintahan yang mendatangkan profit (keuntungan). 
Demikian puladi Filipina hampir mirip dengan di Amerika Serikat yang juga tidak mengenal istilah recall tetapi yangtersedia adalah removal (removed from office)sebagaimana dijelaskan didalam article XI section 2 the 1987 constitution of the republic of the philippines,“The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment”. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden,AnggotaMahkamah Agung,AnggotaKomisiKonstitusi,dan Ombudsmandapat di berhentikan dari jabatannyapadaimpeachment, dankeyakinanmelanggar konstitusi, penghianatan, penyuapan, korupsi, kejahatan berat lainnya, atau penghianatan terhadap kepercayaan publik. Semua pejabat publik lainnya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagaimana ditentukan oleh prosses hukum, tetapi tidak olehimpeachment.
Di Indonesia, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada ditemukan makna dari terminologi recall. Secara umum, di IndonesiaRecalldimaknai sebagai hak Partai Politik untuk menarik kembali atau mengusulkan pemberhentian anggota DPR/DPRD dari jabatannya sebelum masa jabatan anggota DPR/DPRD yang bersangkutan berakhir. 
Namun demikian, secara normatif recalldalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan istilah Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Pasal 22B UUD 1945 menyatakan, “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut tentang PAW ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 239 sampai dengan Pasal 244 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). 
Ketentuan Pasal 239 UU MD3 menyebutkan bahwa, ayat (1) huruf c: “Anggota berhenti antar waktu karena: Diberhentikan.” Kemudian ayat (2) huruf e menyatakan, Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sehingga atas dasar itulah kemudian ada beberapa kali hak recallterhadap anggota DPR terjadi di Indonesia.
Dahulu ketika UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD diberlakukan, recalling terhadap anggota DPR menimpa pada Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman dari Fraksi Amanat Nasional (PAN). Ketika di recallpada tahun 2006, Djoko Edi mengajukan judicial reviewUU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, tetapi permohonannya di tolak oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK  Nomor 008/PUU-IV/2006.Demikian pula pada tahun 2010 ketika Lili C. Wahid dan Effendi Choiri di recall dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lili C. Wahid juga mengajukan judicial review UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945. Namun Permohonan Lili C. Wahid juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tercantum dalam Putusan MK No. 38/PUU-VIII/2010.
Pada masa Orde Baru, ketentuanrecallsecara tegas dikonstatir dalam peraturan perundang-undangan dengan dasar yuridis Undang-undang No. 10 tahun 1966 tentangKedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum. Praktek recallzaman Orde Baru jarang terjadi. Hal itu karena situasi dan kondisi perpolitikan dalam praktek kenegaraan sangat homogen di bawah satu komando Presiden, yakni Soeharto.
Kemudian pasca reformasi, recallpernah menghilang dari praktek ketatanegaraan di Indonesia, yakni dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Hilangnya wacana recalldari panggung politik pasca reformasi 1998 mungkin memang menjadi bagian dari tuntutan reformasi di era transisi demokrasi pada saat itu. Tetapi ketika tahap konsolidasi demokrasi mulai dilakukan, justru recallanggota DPR dan DPRD muncul kembali dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan dalam UU No. 27 tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Dari peristiwa recallyang menimpa beberapa anggota DPR tersebut terlihat masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan mekanisme hak recall  Partai Politik. Ada yang berpendapat bahwa, recallbertujuan untuk penguatan Partai Politik yang merupakan konsekuensi dari perkembangan demokrasi. Namun harus dengan parameternya yang jelas, sehingga praktek recalltidak didasarkan atas kepentingan elit partai politik dan transaksional, karena anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat.

M LUTFI CHAKIM

Berikut artikel terbaru saya tentang, "Parlemen Unicameral dan Bicameral" telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 133 Maret 2018

Teori kedaulatan rakyat menentukan bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Teori kedaulatan rakyat ini yang pada akhirnya menjadi konsep demokrasi. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi disebut sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat (government by the people).Sedangkan dalam pelaksanaannya, demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara yang digunakan, pada umumnya dibagi dua, pertama, demokrasi langsung (directe democratie), yaitu semua rakyat berkumpul bersama-sama untuk membuat undang-undang. Kedua, demokrasi perwakilan (representative democratie), yaitu apabila rakyat yang telah dewasa memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam parlemen baik di pusat maupun daerah.Klasifikasi yang ke dua tersebut menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan, atau yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan (representative democratie) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy).
Kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan yang diserahkan kepada satu organ, yaitu organ negara dalam kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif. Istilah legislatif berasal dari “legislate” yaitu membuat undang-undang. Namun, perkembangan negara modern menunjukkan bahwa membuat undang-undang adalah salah satu saja dari tugas lembaga perwakilan rakyat. (Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, cetakan ke-2, PT. Eresco Jakarta, Bandung, hal. 28).
Nama lain yang sering dipakai ialah assembly,yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan People’s Representative Bodyatau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Miriam Budihardjo, 2010, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Refisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 315).
Sedangkan mengenai struktur organisasi parlemen ini biasanya dikenal adanya dua sistem, yaitu sistem satu badan/kamar (unikameral) dan dua badan/kamar (bicameral). Menurut Arend Lijhpart, pada prinsipnya terdapat empat kategori sistem parlemen, yaitu strong bicameralism, medium-strength bicameralism, weak bicameralism, dan unicameralismstrong bicameralism karakteristiknya adalah symmetricaldan incongruent. Pada kategori Medium bicameralismterbagi menjadi dua bagian antara symmetricaland congruent dan asymmetrical and incongruent. Kategori Medium-strengthasymmetrical and incongruent dapat di turunkan lagi menjadi kategoriBetween medium-strength and weak bicameralism. Pada dua kategori ini dua elemennya hilang,yaitu  asymmetrical-congruent dansymmetrical-incongruent. Kategori ketiga adalahweak bicameralism dimana kamar-kamarnyaasymmetrical dan congruent. Setelah melakukan penelitian terhadap tigah puluh enam negara, dalam hal sistem parlemen Arend Lijphart menyimpulkan bahwa, persamaan dengan semakin tingginya derajat federalisme dan desentralisasi, perubahan dari unikameral menuju bikameral terjadi dan kemudian bikameralisme semakin menguat. (Muchammad Ali Safa’at, 2010, Parlemen BikameralStudi perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia, Malang, UB Press.)
Selanjutnya uraian mengenai sistem parlemen unikameral dan sistem parlemen bikameral akan di jelaskan dibawah ini.

Parlemen Unikameral
Dalam struktur parlemen, tipe unikameral/satu kamar ini tidak dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Tetapi justru sistem unikameral, sebagai contoh di Asia, sistem unikameral ini misalnya dianut oleh Vietnam, Singapura, Laos, Lebanon, Syiria, Kuwait, dan lain-lain.
Sistem unikameral yang dianut oleh negara-negara tersebut di atas, menggambarkan bahwa fungsi dewan atau majelis legislatif dalam sistem unikameral itu terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Isi aturan mengenai fungsi dan tugas parlemen unikameral ini beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi pada pokoknya serupa bahwa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.
Menurut penelitian Arend Lijphart, pada tahun 1966 terdapat tiga belas negara dari tiga puluh enam negara demokrasi yang mempunyai parlemen unikameral. Empat negara yang sebelumnya bikameral berubah menjadi unikameral, yaitu New Zealand pada tahun 1950, Denmark pada tahun 1953, Swedia pada tahun 1970, dan Iceland pada tahun 1991. Arend Lijhpart, 1999, Patterns Of Democracy: Government Forms and Performance in thirty Six Countries, Yale University Press, New Haven and London, hal. 200. Dalam Muchammad Ali Safa’at, 2010).

Parlemen Bikameral
Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar/badan.Pembagianbadan legislatifmenjadi dua komponenatau kamarKamar pertama (First Chamber) biasa disebut dengan Majelis Rendah (Lower House) atau DPR atau House of Commons atau House of Representatives, sedangkan kamar kedua (Second Chamber) disebut Mejelis Tinggi (Upper House) atau Senate atau House of Lords. Hanya di belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (Erste Kamer) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (Tweede Kamer).
Ciri-ciri kamar kedua yang lebih spesifik dikemukakan oleh C.F. Strong yang menjelaskan beberapa karakter dalam sistem parlemen bikameral, yaitu kamar kedua cenderung lebih kecil daripada kamar pertama, masa jabatan anggota kamar kedua lebih lama dibanding masa jabatan anggota kamar pertama, dan anggota kamar pertama dipilih secara bertahap atau tidak bersama-sama. (C. F. Strong, 1966, Modern political Constitution, E.L.B.S., Edition First Published, The English Language Book Society and Sidgwck and Jackson Limited, London, hal. 194).
Sebagai contoh di negara Amerika Serikat, Badan Legislatifnya dinamakan Congressyang kemudian  terdiri dari dua kamar (bicameral system), yaitu Senat (Senate)danDewan Perwakilan(House of Representatives)Seperti dijelaskan dalam konstitusi Amerika Serikat yang telah mengalami amandemen  sebanyak  26 kali, mengenai  parlemen diatur dalam Article I, Section 1 menyatakan, “All legislative Powers herein granted shall be vested in Congress of the United State, which shall consist of a Senate and House Representatives.”
Kemudian diAustralia juga menggunakan sistem dua kamar (bicameral system), yaitu Senatedan House of Representative. Selain dua lembaga tersebut terdapat, terdapat satu komponen lagi dalam parlemen Australia yaitu, Ratu (The QueenatauCrown) yang dimandatkan pada gubernur jendral (Governor General). Parlemen Australia ini merupakan kreasi akhir abad kesembilan belas dan merupakan Parlemen Bikameral, yang sebenarnya mempunyai kekuasaan yang sama antara Senatedan House of Representative.Seperti dijelaskan di dalam Chapter I, Section 1 Commonwealth of Australia Constitution, yaitu “The legislative power of the Commonwealth shall be vested in a Federal Parliament, which shall consist of the Queen, a Senate, and a House of Representatives, and which is herein-after called ''The Parliament,'' or ''The Parliament of the Commonwealth.”
Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu strong bicameralismdan weak bicameralism. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub bagian yang memiliki karakterisitik berlainan. Yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem parlemen kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar tersebut. Sebagai contoh, hak veto atau usulan legislasi kamar kedua bisa ditolak oleh kamar pertama. Namun ada pula yang mengatur jika ada ketidaksetujuan.

M LUTFI CHAKIM