M Lutfi Chakim

Latest Posts

Berikut artikel terbaru saya tentang, "Parlemen Unicameral dan Bicameral" telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 133 Maret 2018. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!

Teori kedaulatan rakyat menentukan bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Teori kedaulatan rakyat ini yang pada akhirnya menjadi konsep demokrasi. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi disebut sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat (government by the people).Sedangkan dalam pelaksanaannya, demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara yang digunakan, pada umumnya dibagi dua, pertama, demokrasi langsung (directe democratie), yaitu semua rakyat berkumpul bersama-sama untuk membuat undang-undang. Kedua, demokrasi perwakilan (representative democratie), yaitu apabila rakyat yang telah dewasa memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam parlemen baik di pusat maupun daerah.Klasifikasi yang ke dua tersebut menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan, atau yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan (representative democratie) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy).
Kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan yang diserahkan kepada satu organ, yaitu organ negara dalam kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif. Istilah legislatif berasal dari “legislate” yaitu membuat undang-undang. Namun, perkembangan negara modern menunjukkan bahwa membuat undang-undang adalah salah satu saja dari tugas lembaga perwakilan rakyat. (Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, cetakan ke-2, PT. Eresco Jakarta, Bandung, hal. 28).
Nama lain yang sering dipakai ialah assembly,yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan People’s Representative Bodyatau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Miriam Budihardjo, 2010, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Refisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 315).
Sedangkan mengenai struktur organisasi parlemen ini biasanya dikenal adanya dua sistem, yaitu sistem satu badan/kamar (unikameral) dan dua badan/kamar (bicameral). Menurut Arend Lijhpart, pada prinsipnya terdapat empat kategori sistem parlemen, yaitu strong bicameralism, medium-strength bicameralism, weak bicameralism, dan unicameralismstrong bicameralism karakteristiknya adalah symmetricaldan incongruent. Pada kategori Medium bicameralismterbagi menjadi dua bagian antara symmetricaland congruent dan asymmetrical and incongruent. Kategori Medium-strengthasymmetrical and incongruent dapat di turunkan lagi menjadi kategoriBetween medium-strength and weak bicameralism. Pada dua kategori ini dua elemennya hilang,yaitu  asymmetrical-congruent dansymmetrical-incongruent. Kategori ketiga adalahweak bicameralism dimana kamar-kamarnyaasymmetrical dan congruent. Setelah melakukan penelitian terhadap tigah puluh enam negara, dalam hal sistem parlemen Arend Lijphart menyimpulkan bahwa, persamaan dengan semakin tingginya derajat federalisme dan desentralisasi, perubahan dari unikameral menuju bikameral terjadi dan kemudian bikameralisme semakin menguat. (Muchammad Ali Safa’at, 2010, Parlemen BikameralStudi perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia, Malang, UB Press.)
Selanjutnya uraian mengenai sistem parlemen unikameral dan sistem parlemen bikameral akan di jelaskan dibawah ini.

Parlemen Unikameral
Dalam struktur parlemen, tipe unikameral/satu kamar ini tidak dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Tetapi justru sistem unikameral, sebagai contoh di Asia, sistem unikameral ini misalnya dianut oleh Vietnam, Singapura, Laos, Lebanon, Syiria, Kuwait, dan lain-lain.
Sistem unikameral yang dianut oleh negara-negara tersebut di atas, menggambarkan bahwa fungsi dewan atau majelis legislatif dalam sistem unikameral itu terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Isi aturan mengenai fungsi dan tugas parlemen unikameral ini beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi pada pokoknya serupa bahwa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.
Menurut penelitian Arend Lijphart, pada tahun 1966 terdapat tiga belas negara dari tiga puluh enam negara demokrasi yang mempunyai parlemen unikameral. Empat negara yang sebelumnya bikameral berubah menjadi unikameral, yaitu New Zealand pada tahun 1950, Denmark pada tahun 1953, Swedia pada tahun 1970, dan Iceland pada tahun 1991. Arend Lijhpart, 1999, Patterns Of Democracy: Government Forms and Performance in thirty Six Countries, Yale University Press, New Haven and London, hal. 200. Dalam Muchammad Ali Safa’at, 2010).

Parlemen Bikameral
Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar/badan.Pembagianbadan legislatifmenjadi dua komponenatau kamarKamar pertama (First Chamber) biasa disebut dengan Majelis Rendah (Lower House) atau DPR atau House of Commons atau House of Representatives, sedangkan kamar kedua (Second Chamber) disebut Mejelis Tinggi (Upper House) atau Senate atau House of Lords. Hanya di belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (Erste Kamer) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (Tweede Kamer).
Ciri-ciri kamar kedua yang lebih spesifik dikemukakan oleh C.F. Strong yang menjelaskan beberapa karakter dalam sistem parlemen bikameral, yaitu kamar kedua cenderung lebih kecil daripada kamar pertama, masa jabatan anggota kamar kedua lebih lama dibanding masa jabatan anggota kamar pertama, dan anggota kamar pertama dipilih secara bertahap atau tidak bersama-sama. (C. F. Strong, 1966, Modern political Constitution, E.L.B.S., Edition First Published, The English Language Book Society and Sidgwck and Jackson Limited, London, hal. 194).
Sebagai contoh di negara Amerika Serikat, Badan Legislatifnya dinamakan Congressyang kemudian  terdiri dari dua kamar (bicameral system), yaitu Senat (Senate)danDewan Perwakilan(House of Representatives)Seperti dijelaskan dalam konstitusi Amerika Serikat yang telah mengalami amandemen  sebanyak  26 kali, mengenai  parlemen diatur dalam Article I, Section 1 menyatakan, “All legislative Powers herein granted shall be vested in Congress of the United State, which shall consist of a Senate and House Representatives.”
Kemudian diAustralia juga menggunakan sistem dua kamar (bicameral system), yaitu Senatedan House of Representative. Selain dua lembaga tersebut terdapat, terdapat satu komponen lagi dalam parlemen Australia yaitu, Ratu (The QueenatauCrown) yang dimandatkan pada gubernur jendral (Governor General). Parlemen Australia ini merupakan kreasi akhir abad kesembilan belas dan merupakan Parlemen Bikameral, yang sebenarnya mempunyai kekuasaan yang sama antara Senatedan House of Representative.Seperti dijelaskan di dalam Chapter I, Section 1 Commonwealth of Australia Constitution, yaitu “The legislative power of the Commonwealth shall be vested in a Federal Parliament, which shall consist of the Queen, a Senate, and a House of Representatives, and which is herein-after called ''The Parliament,'' or ''The Parliament of the Commonwealth.”
Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu strong bicameralismdan weak bicameralism. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub bagian yang memiliki karakterisitik berlainan. Yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem parlemen kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar tersebut. Sebagai contoh, hak veto atau usulan legislasi kamar kedua bisa ditolak oleh kamar pertama. Namun ada pula yang mengatur jika ada ketidaksetujuan.

M LUTFI CHAKIM

Berikut artikel terbaru saya tentang, "Litis Finiri Oportet" telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 132 Februari 2018. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!

Hakim adalah salah satu aktor penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengkombinasikan tiga prinsip penting yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan cara itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusan menjadi baik.
Namun demikian, para pihak juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil, sehingga pada umumnya tersedia upaya hukum dari banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum tersebut merupakan hak terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim.
Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, pertama, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Kedua, upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil.
Khusus mengenai upaya hukum luar biasa, secara historis lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (miscarriage of justice) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (rechterlijke dwaling). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum PK.
Secara tegas Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Bahkan saat ini jika upaya hukum luar biasa yaitu PK telah dilalui, selanjutnya dikemudian hari Terdakwa menemukan bukti baru (novum), maka diperbolehkan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Memang hal tersebut dapat mengingkari asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, akan tetapi hal itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil.
Dasar diperbolehkannya mengajukan upaya hukum PK lebih dari satu kali, terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 yang menyatakan, “Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.
Berdasarkan pertimbangan MK diatas, maka implementasi asas litis finiri oportet  tidak secara rigid dapat dilaksanakan jika hal itu dapat membatasi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Senada dengan pendapat Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 mengatakan, “... memang dalam ilmu hukum dikenal asas “litis finiri oportet", yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Namun pertanyaannya, akankah suatu perkara berakhir semata-mata karena manusia harus mengakhiri perkara, padahal kita menyadari dan mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa akhir perkara itu adalah suatu ketidak-adilan yang nyata?.”
Akan tetapi, disisi lain bagaimana dengan eksistensi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (speedy administration of justice), apakah PK lebih dari satu kali tidak bertentangan dengan asas speedy administration of justice tersebut. Padahal hal itu juga dipertegas dalam instrumen internasional, Pasal 14 paragraf  3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (to be tried without undue delay). Meski salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Prinsip peradilan yang cepat ini harus diterapkan bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan di tingkat selanjutnya, yang dalam bahasa Komentar Umum No. 32 dinyatakan “all stages, whether in first instance or on appeal must take place “without undue delay”. Karena pentingnya prinsip tersebut, politisi Inggris William Gladstone berpandangan, yang kemudian menjadi ungkapan terkenal yaitu,justice delayed is justice denied”.
Sebelumnya pada tahun 2010, MK juga pernah memutuskan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (speedy administration of justice), hal itu terdapat pada pertimbangan MK dalam Putusan No. 16/PUU-VIII/2010 menyatakan, ... Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium “justice delayed justice denied.
Namun kemudian dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan penjelasan konstitusional terkait dengan pembatasan pengajuan PK yaitu, “Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
Pertimbangan MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013 di atas setidaknya mencakup 2 (dua) hal, yaitu penekanan aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Karena memang dua hal tersebut merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan upaya hukum PK, jadi PK lebih dari satu kali merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Amanat untuk menegakkan keadilan tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.  Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”. Dengan demikian penekanan dari kedua pasal di atas bukan hanya pada kepastian hukum saja, melainkan juga keadilan.

M LUTFI CHAKIM

Opini terbaru saya tentang, "Spontane Vernieteging" berikut ini telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 128 Oktober 2017. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!


Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan atas prinsip negara hukum, dimana mensyaratkan bahwa segala bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) harus berdasarkan atas hukum.
Penggunaan kekuasaan negara melalui penerbitan keputusan TUN bukanlah tanpa persyaratan, yaitu harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jika Keputusan TUN tidak memenuhi syarat, maka dapat berakibat hukum tidak sah karena mengandung cacat yuridis. Hal tersebut menurut Safri Nugraha, dalam buku Hukum Administrasi Negara (2007:118), menyatakan bahwa jika sebuah keputusan tidak memenuhi syarat, bisa berakibat hukum tidak sah alias niet-rechtsgeldig. Keputusan yang tidak sah dapat berupa batal (nietig), batal demi hukum (nietig van rechtswege), atau dapat dibatalkan (vernietigbaar).
Namun apabila sebuah Keputusan TUN telah disahkan dan dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan cacat yuridis di dalam prosedur penerbitan suatu Keputusan TUN, maka Pejabat TUN yang bersangkutan setelah melakukan penelitian kembali, dapat dan berwenang membatalkan Keputusan TUN  atas dasar inisiatif sendiri dengan berdasarkan pada asas spontane vernietiging.
Asas spontane vernietiging dikenal dalam hukum administrasi negara yang artinya Badan atau Pejabat TUN berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah diterbitkan dan apabila surat keputusan yang dikeluarkannya ditemukan cacat yuridis atau pelanggaran, maka Badan atau Pejabat TUN dapat melakukan pembatalan atau pencabutan, meskipun tidak ada permohonan atau permintaan dari pihak lain.
Contoh yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan mengenai penerapan asas spontane vernietiging adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 57 PK/TUN/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 111 K/TUN/2000 tanggal 13 Februari 2012. Berdasarkan kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan asas spontane vernietiging juga berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut bila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2000, yaitu  perkara warga Jakarta bernama Mulyo Setiawan melawan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Mulyo Setiawan menggugat Surat Keputusan Kepala BPN No. 3-XI-1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 3416/Bangka atas nama Mulyo Setiawan di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Keputusan ini baru diketahui Mulyo Setiawan pada 8 Maret 1999. Menanggapi terbitnya surat keputusan tersebut, Mulyo Setiawan kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Di tingkat pertama, pengadilan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Pada Desember 1999, putusan ini dibatalkan majelis hakim tingkat banding, artinya pada tingkat banding gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, yang berarti Surat Keputusan Kepala BPN dinyatakan batal. Namun, prosesnya berlanjut sampai tingkat kasasi, dan pada tingkat kasasi Putusan banding ini kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 111K/TUN/2000, Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa dengan alasan ada kekeliruan dan cacat yuridis di dalam prosedur penerbitan suatu Keputusan TUN, maka Pejabat TUN yang bersangkutan, setelah melakukan penelitian kembali, dapat dan berwenang membatalkan Keputusan TUN tersebut atas inisiatif sendiri (spontane vernietiging).
Asas spontane vernietiging pada dasarnya memiliki tujuan yaitu sebagai langkah yang dapat dilakukan oleh Pejabat TUN untuk memperbaiki Keputusan TUN jika terdapat kekeliruan atau kesalahan, sehingga prosesnya dapat lebih cepat karena tidak perlu menunggu ada pihak lain yang menyampaikan komplain atau gugatan.
Namun demikian, menurut WF Prins dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara (1987: 99-100), pencabutan keputusan TUN atas inisiatif sendiri dari Pejabat TUN, sangat menarik dan bisa menimbulkan perdebatan sengit, lebih-lebih jika menyangkut pencabutan ‘berlaku surut’ yang menyebabkan ‘hak yang sudah diperoleh seolah-olah menjadi tergugat’. Perdebatannya adalah kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material dari pencabutan suatu keputusan. Bagi badan yang mengeluarkan keputusan, kekuatan formal pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat, sebaliknya kekuatan material dapat diganggu gugat secara bebas.
Adapun hal yang biasa dilakukan oleh pejabat TUN agar tetap dibuka kemungkinan revisi terhadap keputusan yang telah dibuat dan jika belakangan ditemukan kesalahan atau kekeliruan, yaitu dengan cara pencantuman sebuah rumusan yang pada pokoknya berisi kemungkinan adanya koreksi atau revisi terhadap sebuah keputusan dan hal tersebut lazim dijumpai pada bagian akhir sebuah Keputusan.
Adanya mekanisme koreksi dan evaluasi terhadap sebuah keputusan merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN harus berpihak kepada warganya dan tidak dilakukan dengan semena-mena. Kemudian ada syarat materil dan formil yang harus dipenuhi agar suatu keputusan menjadi sah dan tidak cacat yuridis.

MLC

Opini terbaru saya tentang, "Pembatalan Hasil Pemilihan Presiden Kenya oleh Mahkamah Agung" berikut ini telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 127 September 2017. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!


Negara Republik Kenya baru saja mengadakan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada hari Selasa, 8 Agustus 2017. Pilpres tersebut adalah yang kedua kalinya dilaksanakan sejak disahkannya konstitusi baru Kenya pada Agustus 2010. Dalam pemilihan Presiden Kenya kali ini, terdapat dua Calon Presiden (Capres), yaitu Uhuru Kenyatta yang saat ini sedang menjabat (incumbent) yang merupakan anggota Partai Yobel dan Raila Odinga seorang mantan Perdana Menteri yang merupakan oposisi dari Partai National Super Alliance (NASA).
Pilpres Kenya diikuti oleh semua lapisan masyarakat Kenya, dimana masyarakat dapat menyampaikan hak pilihnyadi tempat pemungutan suara (TPS) yang disediakan di seluruh wilayah Kenyadan dilakukan dengan bebas dan adilberdasarkan Konstitusi Kenya. Article 136 The Constitution of Kenya mengatur mengenai Pemilihan Presiden Kenya, ayat (1) menyatakan,  The President shall be elected by registered voters in a national election conducted in accordance with this Constitution and any Act of Parliament regulating presidential elections.” Ketentuan tersebut pada pokoknya menentukan bahwa Presiden Kenya dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam sebuah pemilihan nasional yang dilakukan sesuai dengan Konstitusi ini dansetiap UU DPR yang mengatur pemilihan presiden.
Prosedur pelaksanaan Pilpres Kenya juga telah diatur dalam Konstitusi Kenya, Article 138 ayat (1) sampai dengan (10) yang pada pokoknya menyatakan,seorang kandidat dinyatakan terpilih sebagai Presiden jika calon tersebut memperoleh: a) lebih dari separuh dari semua suara yang diputar dalam pemilihan; dan b) setidaknya dua puluh lima persen suara di masing-masing lebih dari separuh daerah. Dalam tujuh hari setelah pemilihan presiden, ketua Komisi Independen Pemilihan dan Batas harus: a) menyatakan hasil pemilihan; danb)menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang hasilnya kepada Hakim Ketua dan Presiden yang sedang menjabat.
Komisi Pemilihan Umum Republik Kenya telah memutuskan hasil perolehan suara Pilpres, yaitu Capres yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pemenang pada Pemilihan Presiden Kenya adalah Uhuru Kenyatta dengan mendapatkan 54% suara mengalahkan pemimpin oposisi Raila Odinga. Sebagai pihak yang kalah, Raila Odinga mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah berlaku "curang" dengan mengklaim bahwa sistem pemilihan elektronik diretas sebagai cara untuk memastikan hasilnya sesuai dengan perolehan suara Kenyatta.
Upaya yang dilakukan oleh Odinga untuk memprotes atas hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kenya yaitu dengan mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung Kenya agar memeriksa setiap tahapan dalam pelaksanaan Pilpres tersebut.

Putusan Mahkamah Agung
Dalam persidangan di Mahkamah Agung, Pemohon Raila Odinga menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2017 melanggar prinsip Pemilu yang bebas dan adil serta proses pemilihan yang diatur dalam Konstitusi, undang-undang, peraturan Pemilu dan pemilih melakukan kesalahan dalam pemungutan suara, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta penyimpangan dan ketidakjujuran yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan, adanya praktik korupsi, dan kegagalan dalam keseluruhan proses pemilihan.
Setelah dikakukan proses pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Agung Kenya pada hari Jumat, 1 September 2017 memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilpres yang memenangkan Uhuru Kenyatta dibatalkan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam waktu 60 hari, dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan Pilpres Kenya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Putusan Mahkamah Agung Kenya tanggal 1 September 2017 tersebut di atas tidak diputus dalam keadaan bulat, didukung oleh empat dari enam hakim Mahkamah Agung. Adapun dua Hakim Agung yang mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) adalah Jackton Ojwang dan Njoki Ndung'u, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam proses Pilpres Kenya tidak terbukti ada penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja dan itikad buruk.
Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Kenya, hal itu ditanggapi secara berbeda oleh setiap Capres, Incumbent Kenyatta mengatakan bahwa dia secara pribadi tidak setuju dengan keputusan tersebut, namun tetap menerimanya, hal itu dilakukan untuk menjaga kedamaian dan demokrasi,sekaligus menyatakan siap untuk putaran kedua. Namun bagi Capres oposisi Raila Odinga, mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan.
Perlu diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan hasil perolehan suara Pilpres Kenya adalah untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah demokratisasi di Afrika. Langkah pengadilan belum pernah terjadi sebelumnya di Kenya dan benua secara lebih luas. Secara global ada beberapa contoh Mahkamah yang membatalkan hasil perolehan suara Pilpres, Ukraina pada tahun 2004, Maladewa pada tahun 2014, dan Austria pada tahun 2016.

Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Agung
Setelah diundangkannya Konstitusi baru Kenya di tahun 2010, telah diatur mengenai prosedur dalam pelaksanaan pemilu dan penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Kemudian dalam hal terjadi sengketa pemilihan, Konstitusi jugatelah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menangani sengketa Pilpres. Oleh karena itu, komisi pemilihan Kenya dalam menyelenggarakan Pilpres harus sesuai dengan konstitusi. Dilain pihak, Mahkamah Agung Kenya juga harus memperkuat perannya sebagai lembaga peradilan yang dengan komitmen teguh untuk memastikan bahwa administrasi peradilan dilakukan secara efisien dan independen.
Hal tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi lagi krisis yang melanda Kenya seperti yang terjadi setelah Pilpres Kenya pada bulan Desember 2007. Peristiwa tersebut dapat menjadi pengingat bahwa ketika penanganan sengketa Pemilu tidak dilakukan di lembaga peradilan, Warga Negara Kenya membayar harga yang sangat mahal yang menyebabkan bentrokan yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, sekitar 50.000 lainnya mengungsi dan membawa negara ke krisis ekonomi.
Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan aturan hukum atau aturan konstitusi, di sinilah arti penting kehadiran lembaga peradilan yang independen untuk mengawal proses Pemilu dan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.


M LUTFI CHAKIM

Artikel terbaru saya tentang, "Contrarius Actus" telah terbit di Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi edisi No. 126 Agustus 2017. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!


Pada tanggal 10 Juli 2017 lalu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang kemudian sempat menjadi perbincangan di masyarakat, salah satu dasar pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas adalah penggunaan asas contrarius actus, sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf e Perppu Ormas yang menyatakan, “bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Asas contrarius actus berasal dari bahasa Latin yang artinya tindakan yang yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya.
Asas contrarius actus atau dapat disebut juga sebagai consensus contrarius (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan) merupakan istilah yuridis, dimana menunjukkan terhadap tindakan sebelumnya (actus primus) yang dibatalkan atau dihapuskan. Contrarius actus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan actus primus. Sebagai contoh, undang-undang hanya dapat diubah atau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya dapat dibatalkan oleh tindakan administratif lain, dan transaksi hukum hanya dapat diubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabut melalui kontrak pencabutan.
Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku  Argumentasi Hukum (2009) menyatakan bahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
Pada praktiknya, apabila sebuah keputusan tata usaha negara terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu keputusan tata usaha negara adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Disamping itu, dalam proses pencabutan sebuah keputusan tata usaha negara juga harus memperhatikan asas dan ketentuan yang berlaku, kecuali Undang-Undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya.
Mengenai adanya polemik terhadap penerbitan Perppu Ormas, hal tersebut kemudian dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah ormas. Salah satu alasan Pemohon adalah berkenaan dengan penerapan asas contrarius actus sebgaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf e Perpu Ormas yang pada pokoknya Pemohon berargumentasi bahwa penerapan asas contrarius actus meniadakan prosedur pencabutan status badan hukum ormas melalui pengadilan. Adapun saat ini proses pengujian Perppu Ormas sudah memasuki tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi.
 M LUTFI CHAKIM