M Lutfi Chakim

Latest Posts
Artikel berikut telat diterbitkan di Rubrik kamus Hukum, Majalah Konstitusi No. 137 Juli 2018. Selengkapnya dapat dibaca atau didownload disini!
***

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan ketatanegaraan yang terjadi berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan eksistensi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat dibandingkan dengan sebelum Perubahan UUD 1945.
Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 mengatur tiga fungsi DPR yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DPR dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD 1945). Disamping itu, DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD 1945).
Terhadap fungsi dan hak DPR tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dimungkinkan baik secara teori maupun praktik jika DPR juga diberikan kewenangan luar biasa untuk melakukan pemanggilan paksa, penyanderaan, dan kriminalisasi kritik terhadap DPR.
Beberapa Pasal kontroversial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi antara lain, Pasal 73 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 tentang kriminalisasi kritik terhadap DPR, dan Pasal 245 tentang imunitas DPR.
Pasal 73 UU MD3 memberikan hak kepada DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga banyak yang menganggap bahwa pasal tersebut dapat menjadikan DPR berubah fungsi menjadi lembaga penegak hukum. Pada dasarnya hak subpoena atau pemanggilan paksa hanya diperuntukkan bagi penegak hukum untuk melakukan panggilan di depan persidangan pengadilan dan dilakukan dalam konteks penegakan hukum.
Pengertian hak subpoena menurut Black’s Law Dictionary, 4th Edition (1968) yaitu, “A process to cause a witness to appear and give testimony, commanding him to lay aside all pretenses and excuses, and appear before a court or magistrate therein named at a time therein mentioned to testify for the party named under a penalty therein mentioned.” Pada pokoknya menjelaskan bahwa sebuah proses dimana seorang saksi memberikan kesaksian dan dihadapkan di depan pengadilan atau hakim.
Sejalan dengan pengertian tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 16/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa, “hak subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket.”
Dengan adanya kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dan melakukan penyanderaan dengan menggunakan bantuan Kepolisian dapat menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut setiap orang, adan justru akan menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 16/PUU-XVI/2018, merupakan sebuah momentum untuk mengembalikan kebebasan warga negara untuk berbicara dan berekspresi dalam rangka mengontrol tugas DPR tanpa takut untuk mendapatkan kriminalisasi.

M LUTFI CHAKIM

Artikel berikut telah dipublikasikan di Rubrik Kamus Hukum, Majalah Konstitusi No. 136  Juni 2018. Selengkapnya dapat dapat dibaca atau didownload disini! 
***
Sistem hukum adalah kesatuan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Secara umum sistem hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu common law system (Anglo-American legal system) dan civil law system (Continental Europe legal system). Common law merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan antara lain di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, dll. Sedangkan civil law merupakan sistem hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diterapkan di Belanda, Jerman, Indonesia, dll.
Sebagai contoh di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Amerika Serikat menggunakan sistem common law (yang berarti mereka mengandalkan stare decisis), kecuali untuk Louisiana, yang masih mempertahankan sistem civil law. Oleh karena itu, meskipun di pengadilan Louisiana juga bergantung pada preseden, namun ketergantungannya jauh lebih lemah dibandingkan sistem pengadilan di negara bagian lain.
Sumber hukum dalam sistem hukum common law adalah yurisprudensi, dan manifestasi metodologis yang paling jelas dari yurisprudensi adalah munculnya doctrine of precedent. Bahasa Latin dari doctrine of precedent adalah stare decisis (stand by that decided). Stare berasal dari kata “sto, stare, steti, status” yang berarti berdiri, sedangkan decisis merupakan kata kerja “decido, decidere, decidi, decisus” yang berarti untuk memutuskan. (Lane V. Sunderland, It is a Constitution We Are Expounding: Stare Decisis under a Written Constitution, Perspective on Political Science, Summer 2004)
Menurut Black’s Law Dictionary Fourth Edition (1968), stare decisis diartikan sebagai, “to abide by, or adhere to, decided cases.” Dengan kata lain stare decisis merupakan prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi (dalam hirarki yang sama), di mana sebuah kasus melibatkan fakta dan isu serupa. Oleh karena itu, stare decisis selaras dengan preseden, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengadilan harus tetap mematuhi preseden (sesuai dengan doktrin stare decisis) ketika preseden yang berlaku merupakan interpretasi yang salah dari Konstitusi?
Dalam beberapa kasus, pertanyaan mempertahankan legitimasi pengadilan telah muncul sebagai isu yang menentukan dalam penggunaan preseden. Pada dasarnya, stare decisis harus konsisten dengan makna konstitusi, tetapi dalam beberapa contoh keduanya dapat menimbulkan sebuah dilema.
Terdapat dua sisi dilematis terhadap hal tersebut, disatu sisi apabila hakim mengikuti preseden secara kaku, hal itu dapat mengabaikan ketentuan yang diatur dalam konstitusi, dalam arti ketika hakim hanya bertumpu pada preseden, maka secara tidak langsung konstitusi akan terabaikan. Disisi lain apabila hakim tidak selalu mengikuti preseden, maka hal itu juga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam hukum, artinya dapat melemahkan ketergantungan pada keputusan masa lalu dan membiarkan hakim untuk memasukkan preferensi kebijakan mereka sendiri ke dalam hukum konstitusional.
Hakim Agung Amerika Serikat John Marshall sangat dikenang karena menyatakan di kasus Marbury v. Madison bahwa "it is a constitution we are expounding." Marshall percaya bahwa teks dan teori yang mendasari Konstitusi tertulis adalah hukum dasar yang memiliki makna yang dapat dilihat, “judicial power is never exercised for the purpose of giving effect to the will of the judge; always for the purpose of giving effect to the will of the legislature or other words to the will of the law”.
Namun dremikian, terlepas dari stabilitas hukum yang diberikan oleh doktrin stare decisis, bahwa doktrin tersebut terkadang memungkinkan keputusan yang salah untuk terus mempengaruhi hukum dan membebani kemampuan sistem hukum untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan.

M LUTFI CHAKIM
Artikel terbaru saya tentang, "Doctrine of Precedent" telah terbit di Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi edisi No. 135 Mei 2018. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!

Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua macam yaitu common law system(Anglo-American legal system) dan civil law system (Continental Europe legal system). Common law merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan antara lain di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, dll. Sedangkan civil lawmerupakan sistem hukum yang didasarkan padaperaturan perundang-undangan, sebagaimana diterapkan di Belanda, Jerman, Indonesia, dll.
Sumber hukum dalam sistem hukum common lawadalah yurisprudensi, dan manifestasi metodologis yang paling jelas dari yurisprudensi adalah munculnya doctrine of precedent. Nama Latin dari doctrine of precedentadalah stare decisis(stand by that decided), yaitu prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi (dalam hirarki yang sama), di mana sebuah kasus melibatkan fakta dan isu serupa.
Menurut Oxford Dictionary of Law (6th edition OUP Oxford, 2006),doctrine of precedentdiartikan sebagai, “judgement or decision of a Court used as an authority for reaching the same decision in subsequent cases.” Kemudian menurut Black's Law Dictionary (5th edition 1979),doctrine of precedentdiartikan sebagai, "rule of law established for the first time by a court for a particular type of case and thereafter referred to in deciding similar cases.”
Sejarah doctrine of precedentpertama kali berkembang di Inggris abad pertengahan, pada saat ketika hukum dibentuk dan hakim menginginkan konsistensi dan standardisasi. Hakim abad pertengahan sering diangkat karena status sosial mereka, bukan pemahaman mereka tentang hukum, sehingga banyak yang nyaris tidak kompeten. Dalam perkembangan common law systemdan doktrin stare decisismengharuskan para hakim ini untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan konsisten.
Hirarki pengadilan sangat penting bagi doctrine of precedentuntuk dapat berfungsi secara efektif. Sebuah preseden yang ditetapkan dalam satu pengadilan berlaku untuk semua pengadilan yang lebih rendah, tetapi hanya dalam hirarki yang sama.Ketika sebuah kasus diajukan ke pengadilan, secara umum hakim akan mengikuti dan melakukan pendekatan berikut ini:(1) memastikan fakta-fakta dengan mendengar dari semua pihak, saksi dan memeriksa bukti; (2) mengulas dan menerapkan undang-undang yang relevan dan menafsirkan undang-undang (jika diperlukan); (3) menemukan putusan sebelumnya, dalam kasus serupa dan preseden yang relevan;(4) memastikan apakah preseden ini berlaku untuk kasus dan fakta-faktanya, kemudian menerapkan preseden; (5)Jika tidak ada preseden yang berlaku untuk kasus tertentu, membuat putusan yang menetapkan preseden baru.
Doctrine of precedentmensyaratkan bahwa semua pengadilan secara ketat terikat untuk mengikuti keputusan yang dibuat oleh pengadilan di atasnya dalam hierarki. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hal itu dapat menghilangkan independensi hakim dan juga membatasi kemampuan hakim untuk tetap mengikuti perkembangan masyarakat. 
Oleh karena itu, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan doctrine of precedent. Kelebihannya antara lain: (1) Certainty (warga negara akanmengetahui hukumnya dan bagaimana hal itu akan diterapkan dalam kasus mereka); (2)Consistency (bahwa kasus-kasus serupa harus diputuskan dengan cara yang sama);(3)Precision (prinsip hukum ditetapkan dalam kasus hukum, sehingga menjadi sangat tepat dan dapat diandalkan)dan (4)time saving(proses peradilan menjadi lebih cepat dan evisien)Sedangkan kelemahannya meliputi:(1)rigid (Fakta bahwa pengadilan yang lebih rendah dalam hirarki terikat pada pengadilan yang lebih tinggi);(2)complex (putusan sangat panjang dan sulit untuk memisahkan antara pertimbangan hukum dan pernyataan obiter); (3) Illogical decisions (sulit membedakan fakta-fakta); (4) Slowness of growth(terdapat ratusan kasus setiap tahun yang berarti ini sangat menyulitkan doctrine of precedentyang relevan untuk diterapkan kepada kasus yang tepat). (https://getrevising.co.uk/grids/judicial_precedents)
Terlepas dari adanya kelebihan dan kelemahan dalam penerapan doctrine of precedent, namun doktrin tersebut tetap menjadi fondasi yang sangat diperlukan dalam pembangunan hukum yang teratur di common law system.

M LUTFI CHAKIM
Mahasiswa Program Master di Seoul National University, Korea 
Berikut artikel terbaru saya tentang, "Fraksi" telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 134 April 2018, selengkapnya dapat di download disini!

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan ketatanegaraan yang terjadi berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan eksistensi dan peranan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat dibandingkan dengan pengaturan sebelum Perubahan UUD 1945. Penguatan kelembagaan DPR turut pula mendongkrak penguatan Partai Politik, karena Partai Politik merupakan lembaga aspirasi rakyat sekaligus sebagai konsekuensi dari suatu sistem perwakilan dan demokrasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa, “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sedangkan fungsi Partai Politik menurut Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik, 1983  yaitu, Partai Politik mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik (conflict management).
Dalam pemilu, Partai Politik merupakan peserta dalam suatu pemilu yang memilih Anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penempatan seorang Anggota DPR adalah merupakan pemberian mandat dari sebuah Partai Politik. Dengan kata lain “tanpa Partai Politik mustahil seseorang dapat menjadi Anggota DPR”. Kemudian setiap Anggota DPR juga tergabung dalam “fraksi” yang merupakan representasi dari eksistensi Partai Politik di DPR. Oleh karena itu, terdapat konteks pertanggungjawaban antar keduanya, disatu sisi Anggota DPR bertanggungjawab atas penegakan AD/ART Partai Politik dan disisi lain Partai Politik memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol terhadap kinerja para anggotanya di DPR, dan bentuk kontrol (pertanggungjawaban Partai Politik) tersebut adalah hak recall Partai Politik.
Mengenai Fraksi (fraction atau disebut parliamentary party) yaitu istilah yang digunakan untuk mengacu pada perwakilan partai politik di dalam lembaga legislatif, parlemen, dan juga berlaku di Dewan Kota (city council). Istilah fraksi awalnya digunakan di Jerman, melalui terminology Fraktion, lalu berkembang pula penggunaannya di Switzerland (Fraction/Fraktion/Frazione), di Austria (disebut istilah Club) dan di Belanda (Fractie). Negara-negara tersebut di atas umumnya memiliki sistem multi partai dan disiplin partai yang kuat. Mereka mengorganisir parliamentary parties yaitu melalui wadah fraksi sebagai cara untuk memperoleh dukungan keuangan dan personal yaitu bagi partai politik dan anggota palemen dalam bergabung di komisi-komisi parlemen (parliamentary committees). Dalam konteks disiplin partai, fraksi digunakan untuk mengontrol “vote” para anggotanya di parlemen. (http://www.nationmaster.com, Fraction).
Para anggota parlemen diwajibkan untuk berhimpun dalam wadah yang bernama fraksi. Secara umum, tugas fraksi antara lain: (1) Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing; meningkatkan kemampuan, disiplin,  daya guna dan hasil guna para anggota dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR/DPRD; (2) Menyampaikan pemandangan umum dan pendapat akhir pada setiap pembahasan rancangan perundang-undangan; dan (3) Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Lebih lanjut kedudukan dan tugas fraksi diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Tata Tertib DPR. Pasal 18 menjelaskan bahwa, “(1) Fraksi dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota; (2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR; (3) Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4)Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi; (5) Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, dan meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR; (6) Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang; (7) Pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing; dan (8) Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Kemudian menurut Pasal 19 Peraturan Tata Tertib DPR, menjelaskan bahwa, “Dalam rangka memperlancar tugasnya, fraksi mengajukan usul anggaran dan kebutuhan tenaga ahli kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diteruskan kepada BURT”.
Fraksi DPR memang bukan alat kelengkapan Dewan. Namun dalam Peraturan Tata Tertib DPR tampak bahwa peran fraksi adalah sangat penting. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang. Fraksi bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban Anggota DPR serta hak dan kewajiban Anggota DPR. Sesuai dengan UU Parlemen Pasal 80, dalam mengoptimalkan hal-hal tersebut, fraksi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkannya kepada publik. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. (Faisal Djamal, Buku Panduan tentang Mekanisme Kerja Anggota dan Parlemen, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI).
Posisi fraksi yang strategis tidak saja terkait dengan proses pembahasan agenda DPR/DPRD tentang rencana kebijakan nasional semisal dalam pembahasan rancangan undang-undang. Tetapi lebih dari itu, posisi fraksi juga berperan terhadap proses penggunaan sarana pelaksanaan hak-hak DPR/DPRD baik secara kelembagaan maupun setiap individu anggotanya, dalam setiap menghadapi persoalan atau isu publik. Dengan sistem  pembahasan agenda DPR/DPRD yang bertumpu pada sikap fraksi, maka sukar diabaikan adanya pertimbangan atas desain komposisi dan kekuatan anggota masing-masing fraksi, baik secara aspek kuantitas maupun aspek kualitas para kader partai politik yang mengisinya. (Restu Rahmawati, 2011, Dualisme Peran Anggota Dewan Sebagai Aktor Intermediary (Studi Terhadap Fungsi Politik Fraksi).
Kebijakan nasional dimaksud dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan induk organisasi yaitu Partai Politik. Nantinya, terdapat semacam garis kebijakan tertentu dari pihak DPP atau DPD/DPW sebagai induk organisasi partai politik melalui fraksi yang harus dipatuhi para anggotanya di DPR/DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Hal tersebut diatur dalam AD/ART partai yang memang mengharuskan adanya ketentuan semacam itu.
Peranan fraksi secara politis tetap diperhitungkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan DPR untuk mengusulkan pemberhentian kepala pemerintahan, adalah merupakan puncak dari peranan politik fraksi. Tidak saja terkait usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala pemerintahan, tetapi fraksi juga berperan terhadap proses pengusulan nama calon Pimpinan DPR/DPRD, dan pimpinan alat kelengkapan DPR/DPRD lainnya.  Fraksi dengan jumlah terbesarlah yang umumnya mendominasi posisi pimpinan di setiap pos yang dinilai penting.

M LUTFI CHAKIM
Berikut artikel terbaru saya tentang, "Hak Recall" telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 130 Desember 2017, selengkapnya dapat di download disini! 

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan ketatanegaraan yang terjadi berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah terkait dengan eksistensi dan peranan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin menguat dibandingkan dengan pengaturan sebelum Perubahan UUD 1945. Penguatan kelembagaan DPR turut mendongkrak pula penguatan Partai Politik, karena Partai Politik merupakan lembaga aspirasi rakyat sekaligus sebagai konsekuensi dari suatu sistem perwakilan dan demokrasi.
Partai Politik pada umumnya merupakan peserta dalam suatu pemilihan umum yang memilih anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penempatan seorang anggota DPR adalah merupakan pemberian mandat dari sebuah Partai Politik. Dengan kata lain “tanpa Partai Politik mustahil seseorang dapat menjadi anggota DPR”. Kemudian setiap anggota DPR juga tergabung dalam “Fraksi” yang merupakan representasi dari eksistensi Partai Politik di DPR. Oleh karena itu, terdapat konteks pertanggungjawaban antar keduanya, disatu sisi anggota DPR bertanggungjawab atas penegakan AD/ART Partai Politik dan disisi lain Partai Politik memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol terhadap kinerja para anggotanya di DPR, dan bentuk kontrol (pertanggungjawaban Partai Politik) tersebut adalah hak recallPartai Politik.
Pengertian recall di Indonesia berbeda dengan pengertian recall di negara-negara lain. Sebagai contoh di Amerika Serikat, Australia dan Filipina yang dalam hal pemberhentian anggota parlemen tidak mengenal istilah recall seperti di Indonesia. Di Amerika Serikat istilah recalldibedakan dengan removal (removed from Office),tetapiperspektifnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ketentuan mengenai pemberhentian anggota parlemen Amerika Serikat diatur didalam Article II Section 4 The Constitution of The United States of America yang meyatakan,  The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors. Mekanismeremoved from Officetidak hanya untuk legislatif, tetapi siapa saja yang menerima mandat sebagai pejabat negara bisa Gubernur atau pejabat-pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat bisa diberhentikan dari jabatannya karena beberapa faktor yaitu, melakukan kejahatan,pengkhianatan,suap,perbuatan tercela (misdeamenor) dan tindak pidana berat (high crime).
Seperti halnya di Amerika Serikat, pemberhentian anggota parlemen di Australia juga tidak mengenal istilah recall, tetapi dikenal istilah discualificationsebagaimana dijelaskan didalam pasal 44 konstitusi Australia, yang pada pokoknya menegaskan bahwa anggota parlemen dapat di berhentikan dari jabatannya (di diskualifikasi) karena beberapa alasan misalnya menjadi warga negara asing, tersangkut kasus korupsi atau kejahatan lain dengan ancaman hukuman satu tahun penjara, bangkrut, mempunyai/merangkap jabatan lain (posisi) khususnya dibidang pemerintahan yang mendatangkan profit (keuntungan). 
Demikian puladi Filipina hampir mirip dengan di Amerika Serikat yang juga tidak mengenal istilah recall tetapi yangtersedia adalah removal (removed from office)sebagaimana dijelaskan didalam article XI section 2 the 1987 constitution of the republic of the philippines,“The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment”. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden,AnggotaMahkamah Agung,AnggotaKomisiKonstitusi,dan Ombudsmandapat di berhentikan dari jabatannyapadaimpeachment, dankeyakinanmelanggar konstitusi, penghianatan, penyuapan, korupsi, kejahatan berat lainnya, atau penghianatan terhadap kepercayaan publik. Semua pejabat publik lainnya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagaimana ditentukan oleh prosses hukum, tetapi tidak olehimpeachment.
Di Indonesia, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada ditemukan makna dari terminologi recall. Secara umum, di IndonesiaRecalldimaknai sebagai hak Partai Politik untuk menarik kembali atau mengusulkan pemberhentian anggota DPR/DPRD dari jabatannya sebelum masa jabatan anggota DPR/DPRD yang bersangkutan berakhir. 
Namun demikian, secara normatif recalldalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan istilah Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Pasal 22B UUD 1945 menyatakan, “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut tentang PAW ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 239 sampai dengan Pasal 244 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). 
Ketentuan Pasal 239 UU MD3 menyebutkan bahwa, ayat (1) huruf c: “Anggota berhenti antar waktu karena: Diberhentikan.” Kemudian ayat (2) huruf e menyatakan, Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sehingga atas dasar itulah kemudian ada beberapa kali hak recallterhadap anggota DPR terjadi di Indonesia.
Dahulu ketika UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD diberlakukan, recalling terhadap anggota DPR menimpa pada Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman dari Fraksi Amanat Nasional (PAN). Ketika di recallpada tahun 2006, Djoko Edi mengajukan judicial reviewUU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi, tetapi permohonannya di tolak oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK  Nomor 008/PUU-IV/2006.Demikian pula pada tahun 2010 ketika Lili C. Wahid dan Effendi Choiri di recall dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lili C. Wahid juga mengajukan judicial review UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945. Namun Permohonan Lili C. Wahid juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tercantum dalam Putusan MK No. 38/PUU-VIII/2010.
Pada masa Orde Baru, ketentuanrecallsecara tegas dikonstatir dalam peraturan perundang-undangan dengan dasar yuridis Undang-undang No. 10 tahun 1966 tentangKedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum. Praktek recallzaman Orde Baru jarang terjadi. Hal itu karena situasi dan kondisi perpolitikan dalam praktek kenegaraan sangat homogen di bawah satu komando Presiden, yakni Soeharto.
Kemudian pasca reformasi, recallpernah menghilang dari praktek ketatanegaraan di Indonesia, yakni dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Hilangnya wacana recalldari panggung politik pasca reformasi 1998 mungkin memang menjadi bagian dari tuntutan reformasi di era transisi demokrasi pada saat itu. Tetapi ketika tahap konsolidasi demokrasi mulai dilakukan, justru recallanggota DPR dan DPRD muncul kembali dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan dalam UU No. 27 tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Dari peristiwa recallyang menimpa beberapa anggota DPR tersebut terlihat masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan mekanisme hak recall  Partai Politik. Ada yang berpendapat bahwa, recallbertujuan untuk penguatan Partai Politik yang merupakan konsekuensi dari perkembangan demokrasi. Namun harus dengan parameternya yang jelas, sehingga praktek recalltidak didasarkan atas kepentingan elit partai politik dan transaksional, karena anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat.

M LUTFI CHAKIM

Berikut artikel terbaru saya tentang, "Parlemen Unicameral dan Bicameral" telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 133 Maret 2018. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!

Teori kedaulatan rakyat menentukan bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Teori kedaulatan rakyat ini yang pada akhirnya menjadi konsep demokrasi. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi disebut sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat (government by the people).Sedangkan dalam pelaksanaannya, demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara yang digunakan, pada umumnya dibagi dua, pertama, demokrasi langsung (directe democratie), yaitu semua rakyat berkumpul bersama-sama untuk membuat undang-undang. Kedua, demokrasi perwakilan (representative democratie), yaitu apabila rakyat yang telah dewasa memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam parlemen baik di pusat maupun daerah.Klasifikasi yang ke dua tersebut menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan, atau yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan (representative democratie) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy).
Kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan yang diserahkan kepada satu organ, yaitu organ negara dalam kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif. Istilah legislatif berasal dari “legislate” yaitu membuat undang-undang. Namun, perkembangan negara modern menunjukkan bahwa membuat undang-undang adalah salah satu saja dari tugas lembaga perwakilan rakyat. (Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, cetakan ke-2, PT. Eresco Jakarta, Bandung, hal. 28).
Nama lain yang sering dipakai ialah assembly,yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan People’s Representative Bodyatau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Miriam Budihardjo, 2010, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Refisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 315).
Sedangkan mengenai struktur organisasi parlemen ini biasanya dikenal adanya dua sistem, yaitu sistem satu badan/kamar (unikameral) dan dua badan/kamar (bicameral). Menurut Arend Lijhpart, pada prinsipnya terdapat empat kategori sistem parlemen, yaitu strong bicameralism, medium-strength bicameralism, weak bicameralism, dan unicameralismstrong bicameralism karakteristiknya adalah symmetricaldan incongruent. Pada kategori Medium bicameralismterbagi menjadi dua bagian antara symmetricaland congruent dan asymmetrical and incongruent. Kategori Medium-strengthasymmetrical and incongruent dapat di turunkan lagi menjadi kategoriBetween medium-strength and weak bicameralism. Pada dua kategori ini dua elemennya hilang,yaitu  asymmetrical-congruent dansymmetrical-incongruent. Kategori ketiga adalahweak bicameralism dimana kamar-kamarnyaasymmetrical dan congruent. Setelah melakukan penelitian terhadap tigah puluh enam negara, dalam hal sistem parlemen Arend Lijphart menyimpulkan bahwa, persamaan dengan semakin tingginya derajat federalisme dan desentralisasi, perubahan dari unikameral menuju bikameral terjadi dan kemudian bikameralisme semakin menguat. (Muchammad Ali Safa’at, 2010, Parlemen BikameralStudi perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia, Malang, UB Press.)
Selanjutnya uraian mengenai sistem parlemen unikameral dan sistem parlemen bikameral akan di jelaskan dibawah ini.

Parlemen Unikameral
Dalam struktur parlemen, tipe unikameral/satu kamar ini tidak dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Tetapi justru sistem unikameral, sebagai contoh di Asia, sistem unikameral ini misalnya dianut oleh Vietnam, Singapura, Laos, Lebanon, Syiria, Kuwait, dan lain-lain.
Sistem unikameral yang dianut oleh negara-negara tersebut di atas, menggambarkan bahwa fungsi dewan atau majelis legislatif dalam sistem unikameral itu terpusat pada satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Isi aturan mengenai fungsi dan tugas parlemen unikameral ini beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi pada pokoknya serupa bahwa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.
Menurut penelitian Arend Lijphart, pada tahun 1966 terdapat tiga belas negara dari tiga puluh enam negara demokrasi yang mempunyai parlemen unikameral. Empat negara yang sebelumnya bikameral berubah menjadi unikameral, yaitu New Zealand pada tahun 1950, Denmark pada tahun 1953, Swedia pada tahun 1970, dan Iceland pada tahun 1991. Arend Lijhpart, 1999, Patterns Of Democracy: Government Forms and Performance in thirty Six Countries, Yale University Press, New Haven and London, hal. 200. Dalam Muchammad Ali Safa’at, 2010).

Parlemen Bikameral
Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar/badan.Pembagianbadan legislatifmenjadi dua komponenatau kamarKamar pertama (First Chamber) biasa disebut dengan Majelis Rendah (Lower House) atau DPR atau House of Commons atau House of Representatives, sedangkan kamar kedua (Second Chamber) disebut Mejelis Tinggi (Upper House) atau Senate atau House of Lords. Hanya di belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (Erste Kamer) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (Tweede Kamer).
Ciri-ciri kamar kedua yang lebih spesifik dikemukakan oleh C.F. Strong yang menjelaskan beberapa karakter dalam sistem parlemen bikameral, yaitu kamar kedua cenderung lebih kecil daripada kamar pertama, masa jabatan anggota kamar kedua lebih lama dibanding masa jabatan anggota kamar pertama, dan anggota kamar pertama dipilih secara bertahap atau tidak bersama-sama. (C. F. Strong, 1966, Modern political Constitution, E.L.B.S., Edition First Published, The English Language Book Society and Sidgwck and Jackson Limited, London, hal. 194).
Sebagai contoh di negara Amerika Serikat, Badan Legislatifnya dinamakan Congressyang kemudian  terdiri dari dua kamar (bicameral system), yaitu Senat (Senate)danDewan Perwakilan(House of Representatives)Seperti dijelaskan dalam konstitusi Amerika Serikat yang telah mengalami amandemen  sebanyak  26 kali, mengenai  parlemen diatur dalam Article I, Section 1 menyatakan, “All legislative Powers herein granted shall be vested in Congress of the United State, which shall consist of a Senate and House Representatives.”
Kemudian diAustralia juga menggunakan sistem dua kamar (bicameral system), yaitu Senatedan House of Representative. Selain dua lembaga tersebut terdapat, terdapat satu komponen lagi dalam parlemen Australia yaitu, Ratu (The QueenatauCrown) yang dimandatkan pada gubernur jendral (Governor General). Parlemen Australia ini merupakan kreasi akhir abad kesembilan belas dan merupakan Parlemen Bikameral, yang sebenarnya mempunyai kekuasaan yang sama antara Senatedan House of Representative.Seperti dijelaskan di dalam Chapter I, Section 1 Commonwealth of Australia Constitution, yaitu “The legislative power of the Commonwealth shall be vested in a Federal Parliament, which shall consist of the Queen, a Senate, and a House of Representatives, and which is herein-after called ''The Parliament,'' or ''The Parliament of the Commonwealth.”
Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu strong bicameralismdan weak bicameralism. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub bagian yang memiliki karakterisitik berlainan. Yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem parlemen kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar tersebut. Sebagai contoh, hak veto atau usulan legislasi kamar kedua bisa ditolak oleh kamar pertama. Namun ada pula yang mengatur jika ada ketidaksetujuan.

M LUTFI CHAKIM

Berikut artikel terbaru saya tentang, "Litis Finiri Oportet" telah terbit di Majalah Konstitusi edisi No. 132 Februari 2018. Selengkapnya dapat dibaca versi online disini!

Hakim adalah salah satu aktor penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengkombinasikan tiga prinsip penting yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan cara itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusan menjadi baik.
Namun demikian, para pihak juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil, sehingga pada umumnya tersedia upaya hukum dari banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum tersebut merupakan hak terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dipergunakan apabila ada pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim.
Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, pertama, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Kedua, upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil.
Khusus mengenai upaya hukum luar biasa, secara historis lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (miscarriage of justice) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (rechterlijke dwaling). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum PK.
Secara tegas Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Bahkan saat ini jika upaya hukum luar biasa yaitu PK telah dilalui, selanjutnya dikemudian hari Terdakwa menemukan bukti baru (novum), maka diperbolehkan untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Memang hal tersebut dapat mengingkari asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, akan tetapi hal itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil.
Dasar diperbolehkannya mengajukan upaya hukum PK lebih dari satu kali, terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 yang menyatakan, “Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.
Berdasarkan pertimbangan MK diatas, maka implementasi asas litis finiri oportet  tidak secara rigid dapat dilaksanakan jika hal itu dapat membatasi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Senada dengan pendapat Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 mengatakan, “... memang dalam ilmu hukum dikenal asas “litis finiri oportet", yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Namun pertanyaannya, akankah suatu perkara berakhir semata-mata karena manusia harus mengakhiri perkara, padahal kita menyadari dan mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa akhir perkara itu adalah suatu ketidak-adilan yang nyata?.”
Akan tetapi, disisi lain bagaimana dengan eksistensi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (speedy administration of justice), apakah PK lebih dari satu kali tidak bertentangan dengan asas speedy administration of justice tersebut. Padahal hal itu juga dipertegas dalam instrumen internasional, Pasal 14 paragraf  3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (to be tried without undue delay). Meski salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Prinsip peradilan yang cepat ini harus diterapkan bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan di tingkat selanjutnya, yang dalam bahasa Komentar Umum No. 32 dinyatakan “all stages, whether in first instance or on appeal must take place “without undue delay”. Karena pentingnya prinsip tersebut, politisi Inggris William Gladstone berpandangan, yang kemudian menjadi ungkapan terkenal yaitu,justice delayed is justice denied”.
Sebelumnya pada tahun 2010, MK juga pernah memutuskan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (speedy administration of justice), hal itu terdapat pada pertimbangan MK dalam Putusan No. 16/PUU-VIII/2010 menyatakan, ... Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium “justice delayed justice denied.
Namun kemudian dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan penjelasan konstitusional terkait dengan pembatasan pengajuan PK yaitu, “Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
Pertimbangan MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013 di atas setidaknya mencakup 2 (dua) hal, yaitu penekanan aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Karena memang dua hal tersebut merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan upaya hukum PK, jadi PK lebih dari satu kali merupakan hal yang sangat penting dalam melindungi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Amanat untuk menegakkan keadilan tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.  Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”. Dengan demikian penekanan dari kedua pasal di atas bukan hanya pada kepastian hukum saja, melainkan juga keadilan.

M LUTFI CHAKIM