M Lutfi Chakim

Latest Posts

Tulisan berikut telah dipublikasikan di Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi (Volume 12 No 2 Juni 2015), selengkapnya dapat di baca dan di download via www.mahkamahkonstitusi.go.id


MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Obtain Justice Through Extraordinary Legal Remedies Reconsideration After the Decicion of the Constitutional Court)

M. Lutfi Chakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
Email: lutfychakim@gmail.com

Abstrak
Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil, sehingga Pasal 268 ayat (3) KUHAP yaitu, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan, namun di sisi lain ada pendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Setelah mengkaji Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dapat disimpulkan,  pertama, PK lebih dari satu kali telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum, karena dalam rangka mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil tidak dapat dibatasi oleh waktu. Kedua, Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), meskipun menimbulkan pro dan kontra maka semua pihak wajib melaksanakan Putusan MK. Oleh karena itu, diharapkan kepada Mahkamah Agung segera menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang pengajuan PK perkara pidana dengan menyesuaikan Putusan MK.

Kata Kunci : Keadilan, Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract
The reconsideration is an extraordinary legal remedy to the Decicion of Court that have legally binding (inkracht van gewisjde). The Decicion of the Constitutional Court No. 34/PUU-XI/2013 stated that extraordinary legal remedy aims to obtain justice and truth material, so the provisions of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code states that, "request reconsideration of a decision can only be done once only" contrary to the 1945 Constitution and does not have binding force. The decicion of Constitutional Court raises the pros and cons, on one side there are statements that reconsideration more than once is an effort to protect the rights of the public in obtaining justice, but on the other side there are statements that reconsideration is more than once is a violation of the principle of legal certainty. After analyzing the Decicion of the Constitutional Court No. 34 / PUU-XI / 2013 it could be concluded that, first, the reconsideration is more than once in accordance with the public interest to obtain justice in law enforcement, because in obtaining justice and truth material can not be limited by time. Second, the Decicion of the Constitutional Court are final and binding, despite raises the pros and cons, then all are required to implement the decision of the Constitutional Court. Therefore, the Supreme Court is expected to soon complete the Regulation of the Supreme Court about filing reconsideration in criminal cases by adjusting the Decicion of the Constitutional Court.

Keywords: Justice, Reconsideration, The Decicion of The Constitutional Court

Tulisan berikut telah dipublikasikan di "Rubrik Kamus Hukum" Majalah Konstitusi Mahkamah Konstitusi No. 100 Juni 2015, selengkapnya dapat di download dan dibaca via www.mahkamahkonstitusi.go.id


Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan upaya untuk mewujudkan hukum acara pidana nasional yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu perubahan mendasar tercantum dalam Pasal 199 RUU KUHAP yaitu mengatur tentang Jalur Khusus, yang dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan yang memberi keuntungan. Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP mungkin terdengar asing dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun sebenarnya mekanisme tersebut sudah lama diimplementasikan di beberapa negara common law seperti Amerika Serikat yang telah ada sejak abad ke-19 yaitu dikenal dengan istilah Plea Bargaining.
 Black’s Law Dictionary Ninth Edition (2009) mengartikan Plea Bargaining adalah sebagai suatu bentuk negosiasi atau kesepakatan dalam prosedur hukum antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, dimana terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat kompensasi berupa pengurangan hukuman atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan.
Sementara menurut John H. Langbein dalam Understanding The Short History of Plea Bargaining (1979) yang dikutip Ichsan Zikry (2014) menyatakan, Plea Bargaining mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman yang lebih berat.
Sedangkan Timothy Lynch dalam The Case Againts Plea Bargaining (2003) menyatakan, Plea Bargaining terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional non self incrimination dan hak untuk diadili dari terdakwa.
Berdasarkan definisi diatas, hal yang menarik dalam membahas Plea Bargaining adalah jaksa penuntut umum dan terdakwa akan bernegosiasi untuk mencari kesepakatan yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun mekanisme tersebut bukan dalam kerangka tawar-menawar hukuman, namun lebih kepada tujuan untuk efesiensi dan efektivitas penegakan hukum.
Menurut Romly Atmasasmita dalam Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme (1996), alasan pokok bagi penuntut umum untuk melakukan Plea Bargaining disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu, pertama, karena beban perkara yang sangat besar sehingga menyulitkan kedudukan penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu. Kedua, karena penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap “respectable” dikalangan juri.
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi Plea Bargaining menurut Mardjono Reksodiputro dalam Renungan Perjalanan Reformasi Hukum (2013) yaitu, 1) masalah pembuktian yang dirasa jaksa penuntut umum kurang kuat; 2) masalah saksi yang dirasakan jaksa penuntut umum kurang meyakinkan; 3) adanya kemungkinan diversi (pretrial diversion). Plea Bargaining dilakukan dengan suatu “guilty plea” dari terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan dan/atau tuntutan pidana yang diperingan. Dengan proses ini hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang (trial) dan segera dapat menjatuhkan pidana. Sehingga Plea Bargaining dianggap cost effective dan mengurangi beban kejaksaan dan pengadilan (murah dan cepat).
Praktik di negara-negara yang yang telah mengatur Plea Bargaining, menurut Regina Rauxloh dalam Plea Bargaining in National and International Law (2012) yang dikutip Choky Ramadhan (2013) menyatakan, mekanisme negosiasi antara jaksa dan terdakwa secara umum ada 3 (tiga) bentuk, yaitu, 1) charge bargaining (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan; 2) fact bargaining (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan 3) sentencing bargaining (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antra jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa, hukuman tersebut umumnya lebih ringan.
Dalam praktik di Amerika Serikat, menurut Timothy Lynch dalam The Case Againts Plea Bargaining (2003), bahwa 90% kasus diselesaikan dengan mekanisme Plea Bargaining, alasan yang mendorong penggunaan mekanisme tersebut adalah karena pihak penuntut umum dievaluasi positif berdasarkan tingkat keberhasilan dakwaan yang diajukan. Sehingga, strategi win at all cost sering digunakan. Dalam negara-negara yang sudah mengakuinya, setiap orang memiliki hak due process, sehingga mereka dapat menolak Plea Bargaining. Namun, sering kali jika seseorang menolak Plea Bargaining, justru akan mendapatkan dakwaan penuh dalam persidangan. Contohnya adalah kasus Bordenkircher vs. Hayes pada tahun 1978, dimana terdakwa Hayes didakwa karena memalsukan uang senilai $88.30 dan diancam dengan hukuman 2-10 tahun. District Attorney atau Jaksa Penuntut Umum menawarkan Hayes 5 tahun hukuman sesuai prosedur Plea Bargaining, namun, Hayes menolak dan kemudian maju ke persidangan. Akhirnya, Hayes mendapatkan hukuman seumur hidup dengan alasan Hayes merupakan seorang recidivis dengan 2 (dua) tindak kejahatan sebelumnya.
Sedangkan di Indonesia, sebenarnya juga telah mengenal konsep semacam Plea  Bargaining, hal itu dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan, “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Namun, ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh jaksa dan hakim dalam memutus suatu perkara.
Disamping itu, kententuan yang khusus mengatur mekanisme semacam Plea Bargaining terdapat pada Pasal 199 RUU KUHAP menyatakan, Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Namun hakim juga dapat menolak pengakuan terdakwa jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dengan hadirnya mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP tersebut, maka proses persidangan yang memakan waktu lama dan bertele-tele akan berlangsung cepat, sehingga menjadi efektif dan efisien.
Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perbedaan antara Plea Bargaining di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus yang diatur dalam RUU KUHAP, perbedaan mendasarnya adalah, 1) Plea Bargaining di Amerika Serikat dapat implementasikan terhadap seluruh tindak pidana, mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat. Sedangkan Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dibatasi yaitu hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara. 2) Pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam RUU KUHAP tidak menggunakan negosisasi (negotiation before trial) sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka/terdakwa sehingga mengakui kesalahannya, hal itu berbanding terbalik dalam Plea Bargaining. 3) mekanisme Plea bergaining di Amerika Serikat dalam menggali pengakuan terdakwa tidak dilakukan di depan hakim, sedangkan di Indonesia mekanisme Jalur Khusus dilakukan di depan hakim.
Perbedaan tersebut yang membuat Jalur Khusus dalam RUU KUHAP kurang tepat jika disebut sebagai Plea Bargaining. Meminjam istilah Graham Hughes dalam Pleas Without Bargains (1980) yang dikutip Choky Ramadhan (2013) menyatakan, bahwa Jalur Khusus dalam RUU KUHAP lebih tepat disebut “pleas without bargains”  atau “pengakuan bersalah tanpa negosiasi”.

M Lutfi Chakim

Tulisan berikut ini telah di publikasikan di Jurnal Mahkamah Konstitusi RI (Vol. 11 No. 2, Juni 2014). Available for download at www.mahkamahkonstitusi.go.id or disini.

Abstrak

Etika pada dasarnya mengajarkan dan menekankan kepada setiap individu termasuk penyelenggara pemilu untuk mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang dilaksanakan dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral. Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, untuk menegakkan Kode Etik penyelenggara pemilu, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Umum (DKPP) yang bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik dan benar. DKPP adalah lembaga ethic yang didesain sebagai badan peradilan etika (court of ethics), dengan menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan. Sehingga, bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, DKPP dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu dari sanksi peringatan sampai pada sanksi pemberhentian tetap. Apalagi putusan DKPP bersifat final dan mengikat (final and binding).

Kata Kunci: Desain Institusional, DKPP, Peradilan Etik


Abstract

Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral values​​. Ethics is an important element that must be adhered to every organizer of election, because it is one of the fundamental aspects for realizing democratic elections. Therefore, to enforce the Code of Ethic organizer of election, then formed Honorary Board of Organizer of Elections (DKPP) which aims to maintain independence, integrity and credibility of the Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) that is certainly going well and correctly. DKPP is an institution designed as a court of ethics, applying an open model  and applying all the principles as in a court. So, for the organizer of election found to have violated the Code of Ethics, DKPP can provide sanctions in accordance with the level of the offense, that is a sanctions of warning up to sanction of permanent dismissal. Moreover DKPP decision is final and binding.

Keywords:  Institutional Design, DKPP, Court of Ethics

Tulisan berikut telah dipublikasikan di Jurnal Rechtsvinding Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, untuk softcopy bisa didonwload via link ini  

Abstrak

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai pelaksanaan demokrasi. Namun, dalam perjalanannya muncul ketidakpuasan berbagai pihak untuk tidak lagi menggunakan sistem pemilihan gubernur secara langsung. Hal itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengusulkan sistem pemilihan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Usulan perubahan sistem tersebut merupakan topik yang sangat serius, karena berpotensi mengingkari kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa, pertama, pemilihan secara langsung merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk memaknai frasa “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kedua, sejarah pemilihan kepala daerah ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah mulai sejak masa kolonial hingga reformasi. Ketiga, sistem pemilihan gubernur secara perwakilan oleh DPRD merupakan kemunduran bagi demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil pelajaran dari sejarah sistem pemilihan kepala daerah. Setelah itu, diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali kebijakannya tentang sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang tertuang dalam RUU Pilkada.

Kata Kunci: Perubahan, Sistem Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi

Abstract

Local government election directly is a mechanism of democracy implementation. However, it doesn’t work as expectation while disappointing parties urge to not use governor election system directly anymore. That's the basis for the Government to propose Governor election system by House of representatives through Draft Law About the local government elections. The proposal to change the system of the local government elections is a very serious topic, because it has to deny the sovereignty of the people in the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution potentially. Using normative legal research method approach, it could be concluded that, first, government election directly is the most effective way to interpretate  the phrase "democratically elected" as mentioned in article 18 verse (4) of the Republic of Indonesia’s 1945 Constitution. Second, the history of local government elections marked by the enactment of various regulations on Local Government since the colonial era to the reform. Third, the Governor election system by House of representatives is a setback for democracy. Therefore, the Government needs to learn from the history of local government election. After all, the government expected to review its policy about local government election system by House of representatives in draft Law About the local government elections.

Keywords: Change, Local government Election System, Democracy


Opini berikut dipublikasikan di media online www.bisnis.com lebih lanjut dapat di baca via link ini

Is democracy working?, sebuah pertanyaan mendasar yang patut untuk dijawab, karena realita yang terjadi menunjukkan seolah-olah demokrasi tidak bekerja. Adanya persepsi buruk bahkan kekecewaan rakyat terhadap pilar-pilar demokrasi seperti partai politik (parpol) dan berbagai institusi negara yang tidak mampu menjalankan fungsinya. Merujuk pendapatnya Mahfud MD (1998), pertentangan antara demokrasi normatif dan demokrasi empiris menjelaskan, bahwa sistem politik suatu negara dapat saja dikatakan demokratis, tetapi esensinya sebenarnya otoriter, karena demokrasi justru disalahgunakan hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Begitu juga sebaliknya, bahkan negara-negara yang sangat otoriter dapat mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis, karena pemerintahannya yang otoriter justru dibangun untuk melindungi kepentingan rakyat.

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi. Namun, tidak semua pemilu berlangsung secara demokratis. Hal itu terbukti menjelang pemilu 2014, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah banyak menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu, seperti money politics, black campaign, kampanye tidak sesuai jadwal, kampanye barbau sara, kampanye menggunakan fasilitas negara, dll.

Lebih dari itu, parpol yang sebenanya menjadi alat untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat juga telah berubah menjadi tidak lebih daripada sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elite politik yang berkuasa. Karena sejak mulai proses perekrutan, mayoritas parpol hanya membuka pintu bagi mereka yang memiliki modal finansial dan modal celebrity  untuk diberi kesempatan maju sebagai calon pemimpin, maka munculnya perilaku koruptif dari kader parpol tidak terhindarkan.

Sungguh ironis, sering sekali rakyat melihat ungkapan para politisi yang berteriak lantang ingin memberantas korupsi, padahal dirinya sendiri yang terlibat korupsi. Hal itu terlihat dari sebagian besar kasus korupsi, seperti kasus century, kasus cek pelawat, kasus wisma atlet, kasus hambalang, kasus daging impor, dll. Semua aktornya adalah mayoritas dari kalangan oknum kader parpol yang duduk di pemerintah, anggota parlemen sampai pemimpin di tingkat daerah.

Politik Transaksional

Fenomena diatas menunjukkan bahwa tidak bekerjanya demokrasi diakibatkan oleh konspirasi yang berbasis politik transaksional dan mengarah pada perilaku korupstif. Sebuah realitas politik yang mempertukarkan kekuasaan dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dan memuluskan kebijakkan-kebijakkan tertentu hanya demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu (at the expense of the general will).

Apalagi menjelang pemilu 2014, politik transaksional marak terjadi baik di tubuh parpol maupun di institusi negara. Memang secara konstitusional, parpol ditempatkan sebagai peserta dalam suatu pemilu untuk memilih anggota legislatif (Pasal 22E UUD 1945). Dengan kata lain, tanpa parpol mustahil seseorang dapat menjadi anggota legislatif yang juga tergabung dalam “fraksi” yang merupakan representasi dari eksistensi parpol di DPR. Selanjutnya, anggota legislatif yang merupakan kader parpol diberikan mandat konstitusional untuk mengadakan fit and proper test dalam merekrut calon pejabat publik, setidaknya calon pejabat publik mulai dari Hakim Agung, Kapolri, pimpinan lembaga negara sampai Gubernur Bank Indonesia yang terlebih dahulu harus lolos ujian di lembaga legislatif. Hal itu mencerminkan pentingnya sebuah parpol dalam demokrasi di Indonesia.

Sayangnya, fungsi strategis parpol tersebut selama ini tidak dijalankan dengan baik. Sehingga ada kesan yang dapat dibenarkan, bahwa anggota legislatif dalam melakukan proses seleksi pejabat publik hanya menggunakan kekuasaannya belaka atau bahkan dimanfaatkan oknum-oknum agar bisa menduduki jabatan-jabatan publik. Inilah konsekuensi politik transaksional yang diperagakan parpol saat menjalankan fungsi perekrutan politik. Pada titik inilah, pejabat publik di setiap institusi negara rentan mengarah pada model kepemimpinan transaksional.

Penguatan Pilar-pilar Demokrasi

Negara yang demokratis tidak akan datang dengan sendirinya, kita patut berusaha supaya demokrasi yang secara normatif dan ideal menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita negara berjalan linier dengan demokrasi empiris yang betul-betul dibangun demi melindungi kepintangan seluruh rakyat, bukan demokrasi yang berwajah otoriter yang dibangun atas dasar kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Dalam setiap sistem politik yang demokratis, parpol merupakan pilar utama demokrasi yang sangat penting untuk diperkuat derajat institusinya (the degree of institutionalization). Tidak ada alternatif terhadap langkah-langkah solutif, kecuali penguatan derajat parpol termasuk juga terhadap kader-kadernya yang harus memiliki integritas dan tidak korup, perbaiki sistem kepartaian, penguatan platform partai, kaderisasi, rekrutmen politik yang betul-betul memperhatikan kualitas dan integritas.

Kondisi politik akan menjadi lebih baik apabila semua pilar-pilar demokrasi kembali kepada tujuan dan cita-cita mulianya, yaitu semua demi kepentingan rakyat. Sehingga harapan pada pemilu 2014, dapat menghasilkan pemimpin yang betul-betul berkualitas dan berintegritas.  Pada akhirnya dapat menghadirkan sebuah negara demokratis yang menjadi harapan seluruh rakyat.

M. Lutfi Chakim