M Lutfi Chakim

Latest Posts

Tulisan berikut dipublikasikan di Majalah Konstitusi - Mahkamah Konstitusi No. 110 - April 2016, selengkapnya dapat dibaca dan di download disini!

Kepailitan adalah keadaan dimana debitor memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Dalam hukum kepailitan (bankruptcy law), debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor berada dalam keadaan insolven atau tidak mampu membayar karena alasan tertentu, baik disebabkan karena adanya krisis ekonomi (economic crisis) maupun krisis keuangan (financial crisis) yang dialami debitor untuk membayar seluruh utang-utangnya, maka dengan adanya keadaan tersebut kepentingan kreditor secara keseluruhan harus dilindungi.
Penyelesaian masalah insolvency diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi para pihak, baik terhadap kreditor maupun debitor, oleh karena insolvency merupakan tahap dimana akan menentukan nasib debitor pailit, apabila debitor sudah dinyatakan insolvency, maka debitor sudah benar-benar dalam keadaan pailit.
Pengertian insolvency menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady dalam Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek (1999) yaitu, ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, pengertian insolvency dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan, yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sama sekali tidak memasukkan insolvency sebagai persyaratan agar debitor dapat diputuskan pailit. Adapun syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
Menurut Hikmanto Juwana dalam Hukum Sebagai Instrumen Politik (2004) menyatakan, untuk mempailitkan debitor Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya insolvency test mengakibatkan perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan insolvensi diterapkan maka akan sulit membuat debitor di Indonesia dinyatakan pailit. Logikanya dapat dilihat pada krisis moneter sebenarnya tidak membuat debitor Indonesia dalam keadaan Insolvensi karena kehilangan pangsa pasar (Market Share) atau pendapatan dalam bentuk rupiah. Krisis moneter menyebabkan debitor tidak lagi mampu membayar utang karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah.
Namun berbeda dalam konteks hukum kepailitan di negara-negara common law system, keadaaan insolvensi debitor biasanya menggunakan pendekatan cash flow test atau pratical insolvency. Cash flow adalah pendekatan yang melihat solvabilitas debitor diukur dengan fakta apakah debitor membayar utangnya atau tidak. Jika ternyata debitor membayar utangnya yang telah jatuh tempo, hal ini mengindikasikan debitor ada dalam keadaan mampu membayar atau solven. (J.B. Huizink, Insolventie, dikutip dari Tesis Habiba Hanum, Analisis terhadap Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan, Universitas Sumatera Utara, 2007)
Oleh karena itu, akibat tidak dimasukkannya syarat insolvency dalam Undang-Undang Kepailitan berakibat banyaknya perusahaan di Indonesia yang dapat dikategorikan masih dalam keadaan solven (mampu membayar utang-utangnya) dan harus diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana yang dialami oleh PT Telekomunikasi Seluler (PT Telkomsel) yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas permohonan pailit dari PT Prima Jaya Informatika (PT PJI).
Dalam Putusan No. 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PT PJI dan menjatuhkan putusan pailit kepada PT Telkomsel, dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Telkomsel telah memenuhi syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dinilai mengandung hal-hal yang kontroversial dan dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas dan prinsip hukum kepailitan, kemudian PT Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, pada 21 November 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No.704 K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Telkomsel dan membatalkan keputusan pengadilan niaga Jakarta Pusat.
Kasus-kasus kepailitan yang menimpa terhadap perusahaan di Indonesia memang didasari oleh syarat kepailitan yang terlalu sederhana dengan hanya cukup adanya dua kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo, sehingga dinilai menimbulkan suatu masalah, apalagi tidak adanya insolvency test dalam Undang-Undang Kepailitan jelas menunjukkan bahwa hukum kepailitan lebih melindungi kepentingan kreditor dibandingkan debitor. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk membuktikan apakah debitor benar-benar dalam keadaan solven atau tidak, maka kedepan insolvensi test perlu dimasukkan dalam Perubahan Undang-Undang Kepailitan, konsep insolvency juga harus jelas dan selaras dengan perkembangan pengaturan kepailitan di banyak negara di dunia.

M Lutfi Chakim
Tulisan berikut dipublikasikan di Majalah Konstitusi - Mahkamah Konstitusi No. 108 - Februari 2016, selengkapnya dapat dibaca dan di download disini!

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (strafbaar feit) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Salah satu Tindak pidana yang dipandang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keamanan negara yaitu berkenaan dengan tindak pidana permufakatan jahat atau dikenal dengan istilah “samenspanning”.
Pengaturan tentang tindak pidana permufakatan jahat (samenspanning) dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 88, Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 457, dan Pasal 462 KUHP. Dalam Pasal 88 KUHP, menyatakan “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Kemudian Pasal 110 ayat (1) KUHP, menyatakan “Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal-Pasal tersebut", Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP tersebut mengatur terkait tindak pidana yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan negara, seperti upaya makar, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan pemberontakan.
Melihat pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP tersebut menurut Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012, bertanggal 29 November 2012, menjelaskan mengapa  permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP harus dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan pembuat Undang-Undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu, kejahatan yang disebut staatsgevaarlijke misdrijven (kejahatan terhadap keselamatan Negara) sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada voorbereidingsstadium.
Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tentang tindak pidana permufakatan jahat juga terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengartikan permufakatan jahat, yaitu “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.
Kemudian permufakatan jahat juga diatur dalam tindak pidana pencucian uang, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan arti, yaitu “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang”. Selain itu, sebagai upaya dalam rangka pemberantasan korupsi, permufakatan jahat juga dimasukkan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur adanya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Sedangkan permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menyatakan “Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana
Ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana permufakatan jahat dianggap telah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena perjanjian untuk melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat, sehingga tindak pidana permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja.
Mengenai konsepsi “kesepakatan” untuk melakukan tindak pidana, menurut Eddy OS Hiariej sebagaimana dikutip oleh Luthvi Febryka Nola dalam Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi (Info Singkat Vol. VII, No. 24/II/P3DI/Desember/2015), menjelaskan bahwa konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya meeting of mind yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa meeting of mind tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP. Selain itu. Dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah sukzessive mittaterscraft yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.
Namun demikian, adanya pengaturan tentang tentang tindak pidana permufakatan jahat baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tindak pidana khusus diatas menunjukkan betapa serius dan berbahayanya tindak pidana tersebut khususnya terhadap keamanan negara, sehingga harus dicegah dan diberantas pada waktu tindak pidana tersebut baru direncanakan. Oleh karena dianggap sebagai tindak pidana yang serius, maka ancaman pidana yang dikenakan pada tindak pidana permufakatan jahat tentunya harus lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana yang lain.

M. Lutfi Chakim

Tulisan berikut telah dipublikasikan di Majalah Konstitusi (MK-RI) No. 107 - Januari 2016. Selengkapnya dapat dibaca dan didownload disini!


Putusan Hakim atau lazim disebut sebagai Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan (statement) hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (uitspraak) yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara. Secara garis besar Putusan Hakim antara lain diatur dalam Pasal 185 Het Herziene Indonesisch (HIR), Pasal 196 Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), dan Pasal 46-68 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Dalam ketentuan tersebut membedakan beberapa macam jenis Putusan Hakim yang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, Pertama, putusan akhir (Putusan Declaratoir, Putusan  Constitutive, dan Putusan Condemnatoir), dan Kedua, bukan putusan akhir (Putusan Praeparatoir, Putusan Interlacutoir, Putusan Insidentil, dan Putusan Provisionil).
Khusus mengenai Putusan Provisionil atau Putusan Provisi (Provisionele Vonnis) diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengartikan Putusan Provisionil yaitu sebagai putusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir atau mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, Putusan Provisionil tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Selanjutnya akibat langsung yang melekat pada putusan provisionil diatur dalam Pasal 180 HIR, dan Pasal 287 Rv, yaitu, Pertama, dalam putusan melekat langsung putusan serta merta atau uitvoerbaar bij voorraad. Kedua, dengan demikian putusan provisi tersebut dapat terlaksanakan serta merta lebih dahulu, meskipun perkara pokok belum diperiksa dan diputus.
Menurut Lilik Mulyadi dalam Tuntutan Provisionil dalam  Hukum Acara Perdata pada  Praktik Peradilan (1996) menjelaskan bahwa istilah “provisionil” pada dasarnya dikenal dengan “putusan takdim”, “provisoire, “voorlopige”, “provisional”, “voorlaufig”, “provissorich  ainstwelling”, “bij vooraad”,  dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Putusan Provisionil adalah putusan yang sifatnya sangat segera dan mendesak dilakukan hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan.
Pendapat lain juga menjelaskan yang dimaksud dengan Putusan Provisionil menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (2005) yaitu putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Putusan provisinil ini tergolong dalam kategori putusan sela yang berbeda dengan putusan akhir.
Sedangkan menurut R. Subekti dalam Praktek Hukum (1976), menyatakan bahwa Putusan provisionil ini sebenarnya lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan. Hal ini dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 185 HIR yang menyatakan, “Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.”
Tidak hanya dalam hukum acara perdata, Putusan Provisionil dapat ditemui juga dalam aturan arbitrase yang terletak pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu, “Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.”
Sementara dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, Putusan Provisionil sebenarnya hanya dikenal dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara.  Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.
Namun, dalam praktek perkara Pengujian Undang-Undang (judicial review) Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus permohonan atas Putusan Provisionil sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945, tanggal 29 Oktober 2009. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Bahwa Meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah Konstitusi juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela”.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisionil, tetapi undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila ada suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir.


M Lutfi Chakim

Tulisan berikut telah diterbitkan di Majalah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 106 – Desember 2015. Selengkapnya dapat dibaca dan didownload disini!

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), karena praktik korupsi telah menggerogoti ketahanan bangsa dan negara diberbagai sektor baik sektor publik maupun privat. Dampak korupsi pun sangat luas yaitu dapat melanggar hak sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (extraordinary measure) dan dengan menggunakan instrumen hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument), salah satunya yaitu dibutuhkan aturan khusus yang dapat merampas aset atau kekayaan penyelenggara negara yang dianggap tidak wajar (illicit enrichment).
Terminologi illicit enrichment menurut Pasal 20 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yaitu, “Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income.”
Selain dalam UNCAC 2003, illicit enrichment juga diatur dalam konvensi internasional lainnya, yaitu dalam Article IX International American Convention Against Corruption (IACAC) yang mendefinisikan illicit enrichment sebagai, “an offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performence of his function”. Kemudian juga terdapat dalam Article 8 African Union on the Prevention and Combating Corruption (AUCAC) yang mendefinisikan illicit enrichment yaitu, “the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income.”  
Berdasarkan definisi sebagaimana dalam ketentuan UNCAC, IACAC, dan AUCAC diatas, maka paling tidak dapat disimpulkan bahwa illicit enrichment yaitu tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat publik, yang mana peningkatan kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan kalau itu diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang sah menurut hukum.
Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch dalam Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia (2014) menyebutkan, saat ini dari 193 negara yang ada di dunia, setidaknya sudah ada 44 negara yang memiliki instrumen hukum setingkat Undang-Undang tentang illicit enrichment, beberapa negara yang telah mengatur dalam Undang-Undang yaitu seperti India, Guyana, Sierra Leon dan Cina. Pengertian illicit enrichment di ke-4 negara tersebut kurang lebih sama yakni tentang kekayaan yang tidak sah. Perbedaan diantara negara tersebut hanya dalam bentuk penjabaran bentuk-bentuk aset yang meningkat secara signifikan yang berbeda-beda guna mengukur pendapatannya (income).
Sebagai negara peserta UNCAC, artinya Indonesia adalah salah satu negara pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, tetapi ketentuan tentang illicit enrichment belum menjadi delik pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Padahal, sebagai negara peserta, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyiapkan pengaturan tentang illicit enrichment. Kewajiban bagi negara peserta tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 20 UNCAC yang terdapat pada frasa, “…, each party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, ...”
Sebagai jawaban atas kebutuhan pengaturan Illicit Enrichment, hasil penelitian Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum dalam Illicit Enrchment: Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan yang Tidak Wajar (2011) menjelaskan beberapa tujuan dan manfaat yang diharapkan dan telah dirasakan negara-negara yang mengatur illicit enrichment, yaitu: 1) Mengembalikan kerugian negara yang telah hilang dari praktek koruptif pejabat publik; 2) Mencegah pejabat publik untuk melakukan korupsi atau setidaknya meminimalisir inisiatif mereka untuk melakukan korupsi dan mendapatkan keuntungan financial darinya; 3) Menghukum pejabat publik yang melakukan korupsi; 4) Meminimalisir inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan (dengan jabatannya); 5) Meminimalisir kejahatan lain karena menghapus kemampuan financial pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut; dan 6) Pengaturan illicit enrichment akan mendorong orang untuk lebih taat dalam membayar pajak, karena jika orang memiliki kekayaan sah namun tidak membayar pajak secara benar, maka yang bersangkutan potensial disangka melakukan illicit enrichment.
Melihat tujuan dan manfaat adanya pengaturan tentang illicit enrichment tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan yang nyata untuk diterapkan dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, apalagi penerapan regulasi illicit enrichment menggunakan beban pembuktian terbalik (reversal burden of proof) kepada terdakwa. Maka, jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul aset atau kekayaan yang dimilikinya maka harta tersebut dapat dirampas oleh negara, artinya dalam upaya pemberantasan korupsi pendekatan yang digunakan adalah tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target, akan tetapi juga mengembalikan aset yang telah terampas dengan strategi follow the money.
Pada dasarnya pintu masuk terhadap penerapan aturan illicit enrichment dapat dilakukan melalui kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan, artinya di Indonesia penerapan aturan illicit enrichment dapat dimulai dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mewajibkan bagi setiap penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat, dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur kewenangan KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Namun demikian, menurut Indonesia Corruption Watch dalam Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia (2014) menyatakan, bahwa peradilan terhadap illicit enrichment sebagai upaya pemberantasan korupsi terdapat peluang bersinggungan dengan standar perlindungan HAM. Hal ini disebabkan oleh metode pembuktian terbalik peradilan Illicit Enrichment mengunakan pembuktian terbalik yang secara langsung beririsan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya (non self incrimination). Oleh karena itu, meskipun illicit enrichment merupakan suatu langkah penting untuk memberantas korupsi yang sudah melemahkan supremasi hukum dan pemenuhan HAM, guna menjamin peradilan berjalan secara fair, maka implementasinya juga harus memenuhi standart perlindungan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR).

M Lutfi Chakim
Tulisan berikut telah dipublikasikan di Majalah Konstitusi Mahkamah Konstitusi No. 104 - Oktober 2015. Selengkapnya dapat didownload disini

Good and clean governance dalam suatu negara dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa khususnya pejabat publik tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan, leadership, namun juga kompetensi etika, karena jika tanpa memiliki kompetensi etika pejabat publik cenderung berperilaku tidak profesional (unprofessional conduct) dalam melaksanakan pelayanan publik. Pada dasarnya norma etika (ethical norms) mengajarkan manusia dan menekankan setiap individu bagaimana mengikuti dan mengambil ajaran moral atau bagaimana seseorang bisa mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang ditempuh dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan etika adalah sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral (akhlak) atau nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Sedangkan menurut Weihrich dan Koontz (2005:46) sebagaimana dikutip Wahyudi Kumorotomo, dkk, dalam Etika Publik (2015) menyatakan, etika yaitu “the dicipline  dealing  with what is good and bad and with moral duty and obligation”. Secara lebih spesifik Collins Cobuild (1990:480) mendefinisikan etika sebagai “an idea or moral believe that influences the behaviour, attitudes and philosophy of life of a group of people”. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa konsep etika merupakan sinonim dengan moral.
Berdasarkan definisi diatas, etika dapat dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk (good and bad), serta benar/salah (right and wrong) yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik/benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan apa yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.
Norma etika (ethical norms) berbeda dengan norma hukum (legal norms), namun keduanya memiliki hubungan yang sinergis. Menurut Jimly Assiddiqie dalam Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang “Rule of Law and Rule of Ethics” & “Constitutional Law and Constitutional Ethics” (2014) mengatakan, bahwa hubungan antara hukum dan etika dizaman sekarang sudah mengalami transformasi yang sangat berbeda dari zama-zaman dahulu. Jika dahulu sistem norma agama, norma etika, dan norma hukum cenderng terpisah dan dipisahkan, sekarang kebutuhan praktik diseluruh dunia menunjukkan gejala yang sebaliknya, ketiganya mulai saling bergantung dan membutuhkan hubungan komplementer yang bersifat sinergis antara satu dengan yang lain. Kerena itu, Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) pernah berkata, “law floats in a sea of ethics”, hukum mengapung diatas samudra etika, hukum tidak dapat tegak, jika air samudra etika itu tidak mengalir. Jika kehidupan sosial tidak beretika, mana mungkin kita menegakkan hukum yang berkeadilan. Artinya, ada hubungan sinergi antara hukum dan etika, etika lingkupnya lebih luas daripada hukum. Sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, meskipun sesuatu yang melangar hukum dapat dikatakan juga melanggar etika.
Oleh karena itu, kita tidak dapat lagi mengatakan bahwa hukum itu lebih tinggi daripada etika. Bahkan etika juga tidak perlu atau tidak dapat dikatakan lebih tinggi daripada hukum. Hubungan diantara keduanya disamping bersifat luas sempit seperti tersebut, adalah juga bersifat luar-dalam, bukan atas-bawah secara vertikal. Agama adalah sumber etika, etika adalah hukum, maka jika hukum adalah jasad, maka etika adalah rohnya yang berintikan nilai-nilai agama. Hukum tidak boleh terlepas dari rohnya, yaitu etika keadilan. Dengan demikian, dalam konteks pengertian konstitusi, kita tidak boleh menafikan adanya norma hukum dan norma etika didalamnya. Karena itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkandung pengertian tentang norma hukum konstitusi (constitutional law), dan sekaligus norma etika konstiusi (constitutional ethics). Pancasila disamping merupakan sumber hukum (source of law), juga merupakan sumber etika (source of ethics) dalam rangka berbangsa dan bernegara. Kemudian UUD 1945 disamping merupakan sumber hukum konstitusi (constitutional law), juga merupakan sumber etika konstitusi (constitutional ethics). (Jimly Assiddiqie dalam Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang “Rule of Law and Rule of Ethics” & “Constitutional Law and Constitutional Ethics”, 2014).
Dalam UUD 1945, rumusan norma etika setidaknya dapat ditemukan melalui larangan bagi penyelenggaran negara untuk melakukan perbuatan tercela, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian Pasal 24A (2) UUD 1945, Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Pasal 24B (2) UUD 1945, “Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Pasal 24C (5) UUD 1945, Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
Sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, maka etika dirumuskan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan  akan  bisa  difungsikan  sebagai  alat  untuk  menghakimi  segala  macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari Kode Etik. Dengan demikian, Kode Etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Selain itu, Kode etik diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat  dari  segala  bentuk  penyimpangan  maupun  penyalahgunaan  keahlian.
Dalam rangka memastikan Kode Etik dapat ditaati dan dilaksanakan, maka dibentuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Kode Etik, diantaranya seperti Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, Dewan Pers sebagai lembaga penegak Kode Etik jurnalis, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengawas penyiaran di Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu lembaga penegak Kode Etik penyelenggara pemilu, Dewan Etik Hakim Konstitusi yaitu lembaga yang memiliki fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan kode etik hakim konstitusi, dan masih banyak lembaga yang lain yang memiliki fungsi serupa.
Dengan demikian, bagi penyelenggara negara yang terbukti melanggar Kode Etik, maka lembaga-lembaga  yang memiliki fungsi menegakkan Kode Etik tersebut dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. 

M Lutfi Chakim

Tulisan Berikut telah dipublikasikan di Majalah Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI No. 102 Agustus 2015, untuk softcopy dapat didownload disini


Wilayah adalah salah satu unsur pokok dalam suatu negara, di samping penduduk, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Suatu wilayah menunjukkan identitas sebuah negara, Thomas Hobbes dalam Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil (1651), menyatakan bahwa negara berdaulat (sovereignity state) adalah negara yang mampu menjaga wilayah beserta etnis-etnis didalamnya. Namun, persoalan wilayah juga kerap kali menimbulkan ketegangan atau konflik antar negara, salah satunya yaitu wilayah yang dikategorikan sebagai terra nullius atau disebut sebagai wilayah yang tidak bertuan.
Black's Law Dictionary Seventh Edition (1999), mengartikan terra nullius adalah, “A territory not belonging to any particular country”. Sedangkan menurut Wikipedia Indonesia, terra nullius adalah istilah dalam bahasa Latin yang berasal dari hukum Romawi, yang berarti "tanah yang tidak dimiliki siapapun".
Menurut Hassan Wirajuda dalam makalah Kasus Sipadan Ligitan: Masalah Pengisian Konsep Negara Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan (2003) juga menggunakan istilah terra nullius yang diartikan sebagai “suatu wilayah yang tidak bertuan”. Sementara dalam hukum internasional, terra nullius diartiikan sebagai wilayah tanpa kepemilikan atau wilayah yang tidak pernah menjadi bagian dari negara yang berdaulat atau tidak ada satupun negara berdaulat yang dapat mengklaim atas wilayah tersebut.
Berdasarkan definisi diatas, hal yang menarik dalam membahas terra nullius adalah suatu wilayah yang tidak bertuan atau tidak menjadi bagian dari negara manapun. Sehingga wilayah terra nullius memiliki potensi besar akan timbulnya konflik antar negara, konflik atas wilayah terra nullius mayoritas terletak di perbatasan antara pulau-pulau terluar suatu negara dengan negara-negara tetangga, konflik yang terjadi biasanya berbentuk overlapping claim atau saling mengklaim atas wilayah terra nullius. Selain itu, overlapping claim juga kerap terjadi dengan ditandai adanya pergeseran atau hilangnya patok wilayah terra nullius.
Salah satu contoh sengketa wilayah yang menarik perhatian publik adalah terkait kedaulatan atas pulau yang melibatkan Indonesia dan Malaysia dalam sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau tersebut mulai disengketakan sejak tahun 1967 ketika Indonesia dan Malaysia memasukkan Sipadan dan Ligitan kedalam batas wilayahnya dalam pertemuan teknis hukum laut kedua negara.
Indonesia dan Malaysia sama-sama menyatakan bahwa kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan masih belum jelas bagi kedua negara. Dengan kata lain, kedua pulau tersebut ketika ditemukan masih merupakan wilayah terra nullius. Sehingga Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tesebut, namun dalam negosiasi dan diplomasi pada berbagai tingkat seperti Joint Working Group Meetings, Senior Official Meetings, dan Joint Commission Meetings antar kedua negara tidak berhasil mencapai kesepakatan final, akhirnya Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan Sengketa wilayah tersebut melalui Mahkamah Internasional. Pada tahun 1997, sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional yang disebut dengan Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Sipadan and Ligitan.
Pada Selasa, 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia, dengan pertimbangan bahwa perjanjian antara Inggris dan Belanda adalah perjanjian batas wilayah darat, bukan wilayah perairan dan sangat sulit untuk dijadikan argumen untuk mengklaim Sipadan dan Ligitan. Selain itu, berdasarkan pertimbangan  prinsip effectivity atau penguasaan efektif, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Inggris selaku penjajah atau pendahulu Malaysia terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut, hal ini ditunjukkan dengan pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan pengaturan dan administratif (regulatory and administrative assertions of authority over Territory) secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak tahun 1960. (International Court of Justice, 2002)
Terlepas dari kasus diatas, suatu negara memang dapat memperoleh wilayah terra nullius dengan beberapa cara yaitu, 1) Occupation, yaitu cara memperoleh wilayah melalui pendudukan terhadap terra nullius, occupation mengandung 2 (dua) unsur pokok yaang terdiri dari penemuan (discovery) dan pengawasan yang efektif (administration), 2) Annexation, yaitu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan), dan 3) Accretion, yaitu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (geografis). Cara-cara tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional, sehingga tidak ada satupun negara yang merasa dirugikan.   
Menurut I Made Andi Arsana dalam Akankah Indonesia Kehilangan Pulau? Belajar Dari Kasus Sipadan-Ligitan, Pulau Berhala, Miangas Hingga Semakau (Jurnal Opinio Juris Vol. 12, Januari-April 2013), menyatakan bahwa untuk kasus pulau-pulau yang terra nullius maka prinsip effectivity atau penguasaan efektif menjadi berlaku dalam menentukan kedaulatannya. Dengan kata lain, pertanyaan “siapa yang telah mengelola, siapa yang sudah mengembangkan, dan siapa yang menduduki” penting untuk menentukan kedaulatan atas sebuah pulau jika pulau itu tidak ada yang memiliki (terra nullius). Begitu juga sebaliknya, jika pulau tersebut sudah resmi menjadi bagian dari kedaulatan suatu negara maka penguasaan dan pengelolaan atasnya tidak akan mengubah status kedaulatan terhadapnya. Artinya kedaulatan atas sebuah pulau yang sudah pasti menjadi bagian wilayah suatu negara tidak akan dengan mudah berpindah ke negara lain hanya karena negara lain mengklaimnya.
Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, maka tentu memerlukan usaha yang yang sangat serius untuk menjaga dan melestarikannya, pulau-pulau Indonesia juga sudah tidak ada lagi yang dikategorikan sebagai terra nullius, sehingga tidak ada negara lain yang berhak mengklaim pulau-pulau Indonesia. Bahkan hukum internasional juga tidak membenarkan apabila suatu negara mengklaim kedaulatan atas suatu pulau yang sudah resmi menjadi milik suatu negara. 

M Lutfi Chakim


Tulisan berikut telah dipublikasikan di Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi (Volume 12 No 2 Juni 2015), selengkapnya dapat di baca dan di download via www.mahkamahkonstitusi.go.id


MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Obtain Justice Through Extraordinary Legal Remedies Reconsideration After the Decicion of the Constitutional Court)

M. Lutfi Chakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta
Email: lutfychakim@gmail.com

Abstrak
Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil, sehingga Pasal 268 ayat (3) KUHAP yaitu, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, disatu sisi ada yang berpendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan, namun di sisi lain ada pendapat bahwa PK lebih dari satu kali merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Setelah mengkaji Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dapat disimpulkan,  pertama, PK lebih dari satu kali telah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum, karena dalam rangka mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil tidak dapat dibatasi oleh waktu. Kedua, Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), meskipun menimbulkan pro dan kontra maka semua pihak wajib melaksanakan Putusan MK. Oleh karena itu, diharapkan kepada Mahkamah Agung segera menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang pengajuan PK perkara pidana dengan menyesuaikan Putusan MK.

Kata Kunci : Keadilan, Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract
The reconsideration is an extraordinary legal remedy to the Decicion of Court that have legally binding (inkracht van gewisjde). The Decicion of the Constitutional Court No. 34/PUU-XI/2013 stated that extraordinary legal remedy aims to obtain justice and truth material, so the provisions of Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code states that, "request reconsideration of a decision can only be done once only" contrary to the 1945 Constitution and does not have binding force. The decicion of Constitutional Court raises the pros and cons, on one side there are statements that reconsideration more than once is an effort to protect the rights of the public in obtaining justice, but on the other side there are statements that reconsideration is more than once is a violation of the principle of legal certainty. After analyzing the Decicion of the Constitutional Court No. 34 / PUU-XI / 2013 it could be concluded that, first, the reconsideration is more than once in accordance with the public interest to obtain justice in law enforcement, because in obtaining justice and truth material can not be limited by time. Second, the Decicion of the Constitutional Court are final and binding, despite raises the pros and cons, then all are required to implement the decision of the Constitutional Court. Therefore, the Supreme Court is expected to soon complete the Regulation of the Supreme Court about filing reconsideration in criminal cases by adjusting the Decicion of the Constitutional Court.

Keywords: Justice, Reconsideration, The Decicion of The Constitutional Court