Latest Posts

KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PILPRES

By 03.19.00 , , ,


"Artikel ini di terbitkan di Majalah Mahkamah Konstitusi Edisi Agustus 2013, Soft Copy bisa di download disini

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR tentang pembahasan revisi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang dilaksanakan pada (9/7/2013) belum menghasilkan keputusan apapun. Belum adanya kata sepakat mengenai apakah revisi UU Pilpres perlu dilanjutkan atau dihentikan mengakibatkan pembahasan ditunda dan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya setelah masa reses selama satu bulan.

Tarik ulur pembahasan revisi UU Pilres terjadi lantaran ada salah satu Pasal yang menimbulkan perdebatan, yakni terkait dengan konstitusionalitas ambang batas pilpres (presidential treshold), di satu sisi ada yang menyatakan ambang batas ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan stabilitas pemerintahan dan untuk mewujudkan sistem presidensial yang kuat dan efektif. Namun disisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa ambang batas pilpres tidak sejalan dengan Pasal 6A UUD 1945 yang sama sekali tidak memerintahkan untuk membeda-bedakan partai politik berdasarkan dukungan minimal berupa perolehan kursi atau suara.

Dalam negara demokrasi yang mendasarkan validitas segala sesuatu pada suara mayoritas (rule by the majority) melalui mekanisme pilihan rakyat memang mengalami sebuah dilema besar. Apakah ambang batas pilpres tidak sejalan dengan amanat konstitusi?, bukannya ambang batas juga diperlukan dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian demi menguatkan sistem presidensial?. Inilah dilema yang harus dipikirkan demi menghasilkan formulasi yang tepat untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Tafsir Konstitusi

Prinsip dalam sebuah negara demokrasi konstitusional yang berlandaskan rule by the majority harus dilaksanakan berdasarkan pada rule by the majority base on the constitution. Disinilah keberadaan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution) telah memberikan putusan yang termaktub dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pilpres (presidential treshold) tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan delegasi kewenangan yang bersifat terbuka yang dapat ditentukan sebagai kebijakan hukum (legal policy) oleh pembentuk Undang-Undang.

Ambang batas pilpres merupakan sebuah legal policy, seperti halnya dengan Syarat umur, syarat pendidikan atau syarat lain yang tidak diatur dalam konstitusi tetapi kemudian diatur dalam UU Pilpres, bukan berarti kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Hal itu merupakan pilihan kebijakan, sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, maka sebuah pilihan kebijakan tersebut konstitusional.

Terlebih, kebijakan ambang batas memiliki maksud dan tujuan yang jelas, dengan harapan dapat menjadi metode filterisasi yang akan menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu secara alamiah.  Jadi bukan berarti dilarang untuk membentuk partai politik, tapi tujuan sebenarnya dari penerapan ambang batas adalah untuk penyederhanaan partai politik demi memperkuat sistem presidensial.

Konsistensi Kebijakan

Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial, sementara sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai.  Berdasarkan pendapat para ahli dan pengalaman Indonesia, kombinasi kedua sistem tersebut sulit digabungkan, terbukti tidak dapat menghasilkan stabilitas pemerintahan. Persoalannya, bagaimana membangun sistem  presidensial yang kuat dan efektif?

Model sistem multipartai sederhana bisa menjadi solusi, sehinga konsistensi kebijakan dalam rangka penyederhanan partai politik harus terus dilakukan. Berdasarkan regulasi yang sudah diterapkan, dari UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif (UU Pileg) telah memberikan persyaratan yang cukup berat bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, terbukti hanya ada 12 partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu 2014, dari 34 partai politik yang mengikuti verifikasi di KPU.

Selain itu, kebijakan penyederhanaan partai dilakukan dengan menentukan pemenuhan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), UU Pileg telah mewajibkan bagi partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Konsistensi kebijakan penyederhanan partai tidak boleh berhenti hanya sampai disitu, dalam konteks ini UU Pilpres telah menentukan desain ambang batas pilpres dengan besaran persentase 20% kursi DPR dan 25% suara sah secara nasional, persentase tersebut merupakan batas minimum perolehan suara bagi partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Kebijakan tersebut sudah tepat, besaran ambang batas juga sudah merupakan angka yang moderat, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah yang bisa diterapkan untuk menemukan titik kompromi antara hak konstitusional setiap partai politik untuk dapat mengusulkan calonnya, dengan harapan dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun juga memperoleh basis dukungan dari DPR.

Akhirnya, semoga perdebatan ambang batas dalam pembahasan revisi UU Pilpres telah menemukan kesamaan pandangan. Demokrasi disamping menjamin kebebasan juga menentukan batasan-batasan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

M. Lutfi Chakim


You Might Also Like

1 komentar