Sistem Peradilan Pidana anak
Komite
Hak Anak (Committee on the Rights of the Child) menandaskan bahwa sistem
peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara
khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (due
process) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi conditio
sine quanon karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite
mengintepretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini
merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum
dikategorikan sebagai kelompok rentan (vulnerable groups).[1]
Dalam
upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat)
fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik
peradilan pidana anak, yakni:
a. Kepentingan
terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang
berdampak pada anak (Pasal 3);
b. Prinsip
non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul
sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau
orang tua anak (Pasal 2);
c.
Hak
anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
d. Hak
anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak,
khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan
pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).
Sistem
Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice
System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam
penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal
ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga
akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua,
jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak
akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak,
tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari
dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal
ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk
: (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan
kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari
pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih
ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan ketiga
(kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan
dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan
Restorative Justice. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang
diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa
syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak
yang berkonflik dengan hukum.
[1] Barbara Henkes,
The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Farmer
Soviet Union, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000. Dalam
Yayasan Pemantau Hak Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam
Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Internet, hal 2. Diakses pada 19 September
2012.
1 comments