Latest Posts

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN

By 01.46.00


A. Konsepsi Hukum Perizinan
Di dalam kamus istilah hukum, izin  (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi  boleh. Sementara itu menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.[1]
Selanjutnya Bagir Manan mengatakan bahwa izin dalam arti luasberarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilanggar. N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge
mebagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut:[2]
Izin dalam arti luas adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Sedangkan izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya  didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuanya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak selurunya dianggap  tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.
Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: pertama, instrument yuridis; kedua, peraturan perundang-undangan; ketiga; organ pemerintah; keempat, peristiwa konkret; kelima, prosedur dan persyaratan
Adapun tujuan perizinan, hal ini  tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:[3]
1.      Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu.
2.      Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3.      Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
4.      Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
5.      Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana
pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

B. Penegakan Hukum Perizinan
Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sangsi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut  in cauda venenum, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.
Arti sanksi adalah reaksi tentang  tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbanganya dalam kehidupan masyarakat.[4] Dalam Hukum Adminisrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu :[5]
a.       Bestururdwang;
b.      Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
c.       Pengenaan denda administratif ;
d.      Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).
Dwangsom dapat duraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.[6]
Pengenaan denda adminsitratif dimaksudkan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan  pelanggaran peraturan perundang-undangan.[7]

Kegunaan sanksi adalah sebagai berikut :[8]
a.       Pengukuhan perbuatan secara norma
b.      Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma
c.       Untuk menghukum perbuatan/tindakan diangap tidak sesuai dengan norma
d.      Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma.


[1] . Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003, hlm. 152
[2] . Ibid, hlm.153
[3] . Ibid, hlm. 161-162
[4] .  A.W Widjaja,  Etika Administrasi Negara, Bumi Aksara, Cetakan Kedua, Jakarta, 1999, hlm.21
[5]. Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,1993, hlm.245
[6] . Ibid, hlm.246
[7] . Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 246
[8] . A.W Widjaja, Op.Cit, hlm.21

You Might Also Like

1 komentar